Heboh Ribuan ASN di Brebes Diduga Manipulasi Absensi, Modusnya Bayar Layanan Aplikasi Ilegal

JAKARTA, iNewsSemarang.id – Kabar menghebohkan datang dari Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Brebes diduga memanipulasi presensi atau absensi kehadiran dengan cara menggunakan aplikasi ilegal. 

Skandal praktik curang sekitar 3.000 ASN Pemkab Brebes tersebut diungkap oleh Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma.

Baca Juga

Transformasi Budaya Kerja ASN Jateng demi Hemat Energi, Jalan Kaki hingga Perjalanan Dinas Dibatasi

Sekretaris Daerah (Sekda) Brebes, Tahroni, angkat bicara terkait skandal praktik licik tersebut. Dia menegaskan penanganan kasus dugaan praktik curang presensi itu akan dilakukan secara sistematis, transparan, dan sesuai peraturan yang berlaku.

"Atas perintah Bupati, penanganan kasus ini dilakukan secara terstruktur, akuntabel, dan sesuai regulasi," tegas Tahroni melalui keterangan tertulisnya, Selasa (5/5/2026).

Sebagai informasi, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma mengungkapkan temuan adanya sekitar 3.000 ASN yang diduga memanipulasi presensi menggunakan aplikasi ilegal di lingkungan Pemkab Brebes.

Baca Juga

Penerapan WFH bagi ASN Jateng Masih Dikaji, Gubernur: Jangan sampai Dimaknai Tidak Bekerja

Para ASN tersebut diduga membayar kisaran Rp250.000 per tahun untuk mengakses layanan aplikasi ilegal tersebut. Berdasarkan hasil temuan, praktik culas itu sudah berlangsung sejak 2024. Sementara pengguna presensi ilegal ditemukan kebanyakan berasal dari tenaga kesehatan, sejumlah pejabat, dan kalangan guru.

Penanganan Skandal Presensi Ilegal

Tahroni menjelaskan, pihaknya telah membagi beberapa langkah dalam penanganan skandal presensi ilegal ini, di antaranya dengan menerjunkan Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Baca Juga

Agustina Minta Warga Maklum Soal Mobil Plat Merah Tetap Beroperasi Saat Lebaran, Ini Alasannya

Tahroni memerintahkan APIP untuk memimpin pemeriksaan menyeluruh kasus tersebut sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah menjalankan penegakan disiplin. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mendukung audit forensik teknis sistem presensi,” jelasnya.

Laporkan Kasus ke Polres Brebes
Selanjutnya, Tahroni mengatakan pihaknya juga telah mengambil langkah hukum dengan melaporkan kasus ini ke Polres Brebes terhadap pihak pembuat dan penyebar aplikasi ilegal tersebut. 

Baca Juga

Buntut OTT Bupati Pekalongan, KPK Boyong 11 Orang ke Jakarta Termasuk Sekda

“Pemkab mendukung penyidikan dan tidak menghalangi pendalaman terhadap pihak manapun yang terindikasi melanggar hukum,” kata Tahroni.

Selain itu, Tahroni menekankan penanganan skandal presensi ilegal juga dilakukan secara paralel pada empat sasaran, yakni penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang membuat dan menyebarkan aplikasi tidak resmi.

Inspektorat Pimpin Pemeriksaan Disiplin ASN
Kemudian, pemeriksaan disiplin ASN sesuai PP 94/2021 dengan Inspektorat memimpin tim pemeriksa, audit kerugian keuangan daerah oleh Inspektorat sebagai dasar pengembalian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), serta reformasi sistem presensi dan penataan tata kelola pengawasan.

Baca Juga

Wali Kota Semarang Agustina Galang Kekuatan ASN Bantu Pekerja Rentan

“Pengembalian TPP dilakukan berdasarkan hasil audit Inspektorat. Sanksi disiplin dijatuhkan secara proporsional berdasarkan bukti, dengan pemeriksaan yang setara untuk seluruh pegawai yang terindikasi, tanpa terkecuali,” tegasnya.

Editor : Ahmad Antoni