Gubernur Jateng Sebut Evaluasi Program MBG Perlu Libatkan Pemerintah Daerah, Ini Alasannya

“Untuk Program Makan Bergizi Gratis, Jawa Tengah memiliki data sasaran yang besar. Saat ini penerima manfaatnya sudah hampir 9 juta orang. Karena itu, MBG menjadi salah satu prioritas utama yang kita laksanakan,” ujarnya.

Baca Juga

Program Makan Bergizi Gratis Diharapkan Tekan Stunting

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengatakan, monitoring dan evaluasi program direktif Presiden tidak boleh dimaknai sebagai upaya mencari kesalahan. Monev harus menjadi instrumen perbaikan kebijakan.

Menurut Yusharto, program prioritas nasional harus tersambung dengan perencanaan dan penganggaran daerah. Dengan begitu, pelaksanaan program di lapangan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menilai, keberhasilan program nasional tidak cukup hanya dilihat dari rancangan kebijakan di tingkat pusat. Program harus diuji dari realitas pelaksanaan di daerah.

Baca Juga

Nafa Urbach Sebut Program MBG Dorong Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat Lokal

“Keberhasilan akan tampak ketika kebijakan itu masuk ke ruang kehidupan masyarakat yang konkret,” kata dia. 

Menurutnya, pemerintah daerah merupakan pihak pertama yang mendengar keluhan warga dan memahami kondisi lapangan. Karena itu, evaluasi pelaksanaan program pusat di daerah menjadi penting agar kebijakannya benar-benar menyentuh masyarakat.

Rakor tersebut digelar untuk mengevaluasi pelaksanaan 10 program direktif Presiden di daerah. Selain MBG, program yang dibahas meliputi pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, pembangunan tiga juta rumah, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, swasembada pangan, Cek Kesehatan Gratis, dan penghapusan kemiskinan ekstrem
 

Editor : Ahmad Antoni