Polda Jateng Ungkap 59 Kasus Penyalahgunaan BBM Subsidi dan Illegal Mining, 79 Tersangka Ditangkap

Sementara penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.

Kapolda Jateng menegaskan, pihaknya tidak hanya akan berhenti pada penindakan pelaku di lapangan. Apabila hasil penyalahgunaan BBM maupun LPG bersubsidi terbukti digunakan untuk kepentingan industri, pihak perusahaan yang menggunakan atau menerima manfaat dari penyalahgunaan tersebut juga akan diproses sesuai ketentuan hukum.

Baca Juga

Polda Jateng Amankan Distribusi Subsidi Energi Agar Tepat Sasaran

"Kalau nantinya terindikasi dipakai untuk kepentingan industri, jelas kita juga akan proses perusahaan tersebut. Kita akan terus melakukan operasi dan tidak akan berhenti hanya sampai di sini," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah Gustiar Widodo menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap langkah Polda Jateng dalam mengungkap penyalahgunaan energi bersubsidi. 

Pihaknya secara konsisten akan terus melakukan pemantauan transaksi BBM di SPBU. Setiap transaksi berdasarkan nomor polisi kendaraan tercatat dalam sistem sehingga dapat ditelusuri apabila ditemukan pola pembelian yang tidak sesuai ketentuan.

"Yang dilakukan para pelaku ini adalah menggunakan QR code dan nomor polisi yang diganti-ganti. Mereka bisa berpindah dari satu SPBU ke SPBU yang lain," jelas Gustiar.

Ia mengajak masyarakat untuk turut melaporkan indikasi penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi kepada aparat penegak hukum maupun Pertamina melalui saluran pengaduan resmi.

Kapolda Jateng juga mengimbau masyarakat, pelaku usaha, operator SPBU, agen dan pangkalan LPG agar mematuhi ketentuan yang berlaku serta tidak menyalahgunakan barang bersubsidi dalam bentuk apapun.

Masyarakat yang menemukan dugaan penimbunan, pengangkutan ilegal, pengoplosan BBM maupun LPG bersubsidi, serta aktivitas pertambangan tanpa izin, diminta segera melaporkannya kepada kepolisian terdekat atau melalui Call Center Polri 110.

Editor: Ahmad Antoni