Polda Jateng Ungkap Penyalahgunaan Energi Subsidi, Pertamina Pastikan Pasokan BBM Jateng-DIY Aman

Terhadap lembaga penyalur yang terbukti melakukan pelanggaran, seperti menyalurkan BBM dan LPG bersubsidi tidak sesuai peruntukan, ketentuan, maupun prosedur penyaluran yang ditetapkan, Pertamina menerapkan sanksi administratif sesuai hasil pemeriksaan dan tingkat pelanggaran. Hingga 31 Oktober 2026, tercatat sebanyak 219 lembaga penyalur BBM dan 203 lembaga penyalur LPG telah diberikan sanksi.

Selain pengawasan internal, Pertamina terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan terkait, termasuk mendukung proses hukum terhadap dugaan penyalahgunaan energi bersubsidi. Sinergi tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan penyaluran BBM dan LPG bersubsidi berjalan tepat sasaran, tepat volume, dan sesuai ketentuan Pemerintah.

Pertamina juga mengimbau masyarakat, pelaku usaha, operator SPBU, agen, pangkalan LPG, serta seluruh pihak yang terlibat dalam rantai distribusi untuk senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku. Masyarakat diharapkan membeli BBM dan LPG sesuai kebutuhan serta tidak terlibat dalam praktik penimbunan, pengangkutan ilegal, maupun bentuk penyalahgunaan lainnya.

Apabila menemukan indikasi penyimpangan, masyarakat dapat melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau melalui saluran pengaduan resmi Pertamina, yakni Pertamina Call Center 135.

Melalui sinergi antara Pertamina, aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat, pengawasan distribusi energi bersubsidi diharapkan semakin kuat. Dengan demikian, penyaluran energi dapat terus terjaga dan manfaat subsidi benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak.
 

Editor: Ahmad Antoni