Rencana Reklamasi Kawasan Industri di Pesisir Tugu, Komisi C Buka Suara soal Aduan Warga

Apabila laporan masyarakat sudah diterima dan ditugaskan kepada Komisi C, pihaknya akan mengundang dinas terkait serta seluruh pihak yang terlibat untuk meminta penjelasan dan melakukan pendalaman.

"Kalau laporan itu masuk ke tempat kami, kami pasti akan mengundang dinas terkait. Semuanya yang terlibat di sana pasti kita undang. Nanti kita kaji dan perdalam supaya hasilnya juga bagus," jelasnya.

Danur juga membuka kemungkinan DPRD melakukan peninjauan langsung ke lokasi apabila diperlukan. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut terhadap aduan masyarakat.

Terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang, Puput Widhiatmoko Hadinugroho, mengatakan rencana pengembangan kawasan industri KIW masih memerlukan pembahasan teknis, terutama menyangkut kesesuaian tata ruang dan persyaratan lingkungan.

"Kewenangan untuk memastikan kesesuaian tata ruang berada di Dinas Penataan Ruang.  Proses perizinan di DPMPTSP baru dapat ditindaklanjuti setelah seluruh persyaratan teknis dipenuhi," ujarnya. Ia menegaskan, hingga saat ini belum ada pengajuan izin perluasan lahan yang diterima DPMPTSP.

Diketahui, PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) sebelumnya menjalin kerja sama dengan PT Dibiya Indo Makmur untuk rencana pengembangan kawasan industri baru di pesisir Semarang. 

Perluasan tersebut diperkirakan mencakup lahan sekitar 200 hektare yang diarahkan untuk pengembangan kawasan industri maupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
 

Editor: Ahmad Antoni