SEMARANG, iNewsSemarang.id – Ketua Majelis Pembina Cabang PMII Kota Semarang, Mahbub Zaki meminta pemerintah menijau ulang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Menurutnya tidak adanya data tunggal yang valid menyebabkan kebijakan pemerintah itu tidak tepat sasaran dan hanya akan membebani APBN.
“Kami mendesak pertanggungjawaban kinerja dan transparansi soal silang sengkarutnya data yang menjadi dasar pemerintah menaikkan harga BBM. Tidak adanya data tunggal yang sahih meyebabkan subsidi menjadi tidak tepat sasaran, APBN jebol dan dampak turunannya rakyat menjadi korban,” ungkap Bobi, sapaan Mahbub Zaki, kepada iNewsSemarang.id, Selasa (7/9/2022).
Saat ditanya data yang dimaksud, Bobi yang juga menjabat Majelis Pembina Nasional (Mabinas) PB PMII itu mengungkapkan membengkaknya Biaya Pokok Produksi (BPP) yang menjadi alasan pemerintah menaikkan harga BBM perlu dibuka secara transparan.
Selain itu, berapa alokasi APBN untuk subsidi energi dan untuk perlindungan sosial bagi keluarga miskin, juga perlu disampaikan kepada publik. Belum lagi, imbuhnya, data kemiskinan yang menjadi acuan pemerintah menyalurkan berbagai bantuan masih banyak persoalan.
“Pemerintah terkesan buru-buru mengambil kebijakan, sementara masih banyak data dan informasi yang seharusnya diketahui publik, belum dibuka secara transparan,” pungkasnya.
Diberitakan, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi menuai penolakan luas. Aktivis mahasiswa dan buruh di berbagai daerah secara serentak menggelar aksi turun jalan mendesak pemerintah mencabut kebijakannya tersebut.
Di Kota Semarang, penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi disuarakan oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Semarang dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah.
Editor : Sulhanudin Attar
Artikel Terkait
