Bahwa dalam kasus setidaknya satu karyawan diberhentikan sebagai bagian dari PHK massal pada 1 November 2022, Twitter tidak memberikan pemberitahuan sesuai undang-undang federal dan California, juga tidak ditawari pembayaran tambahan sebagai pengganti pemberitahuan tersebut.
Pengacara mantan karyawan Twitter juga telah mengajukan tiga tuntutan terhadap Twitter kepada Dewan Hubungan Perburuhan Nasional atas nama mantan karyawan perusahaan.
Tuntutan hukum diajukan setelah Musk memberhentikan sekitar setengah dari karyawan Twitter pada bulan lalu sebagai upaya untuk memangkas biaya setelah akuisisi perusahaan media sosial itu senilai 44 miliar dolar AS. Perusahaan sebelumnya tidak mengajukan pemberitahuan kepada pejabat negara bagian atau lokal tentang rencana PHK.
Selama sidang, pengacara mantan karyawan Twitter ditetapkan untuk meminta perintah pengadilan federal yang melarang Twitter mencari perjanjian pemisahan dengan karyawan yang diberhentikan tanpa memberi tahu mereka tentang gugatan dan hak terkait mereka.
Sebagai bagian dari perintah yang diminta, mereka juga berusaha untuk melarang Twitter berkomunikasi dengan karyawan dengan cara apa pun yang dapat merusak hak mereka sebagai bagian dari litigasi.
"Penggugat sangat prihatin karyawan akan diminta untuk menandatangani hak mereka tanpa pemberitahuan bahwa mereka memiliki tuntutan hukum atas tunjangan tambahan dan pesangon dan tuntutan hukum ini telah diajukan atas nama mereka," tutur mantan karyawan dalam gugatannya.
"Orang terkaya di dunia tidak kebal hukum. Karyawan memiliki haknya," ucap Liss-Riordan.
Beberapa minggu setelah PHK awal, ratusan karyawan Twitter mengundurkan diri setelah Musk memberi mereka ultimatum untuk bekerja sangat keras atau meninggalkan perusahaan.
"Dari semua masalah yang dihadapi Elon Musk saat ini, ini terasa paling mudah untuk diperbaiki, perlakukan pekerja Anda dengan hormat," kata Liss-Riordan. (mg arif)
Editor : Maulana Salman
Artikel Terkait
