JAKARTA, iNewsSemarang.id - Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil membuat kegaduhan dan kontroversi usai menyebut Kemenkeu diisi oleh iblis dan setan. Tak hanya itu, dia juga mengancam untuk angkat senjata dan bergabung dengan Malaysia gegara rincian Dana Bagi Hasil migas yang dianggapnya tidak adil.
Aidil mempertanyakan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dan anggaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di depan Kemenkeu. Menurutnya, saat itu Pemkab Meranti menerima DBH sebesar Rp114 miliar dengan hitungan harga minyak 60 dollar AS per barel.
Kemudian dalam pembahasan APBD 2023 sesuai pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi), harga minyak dunia naik menjadi 100 dollar AS per barel.
"Tapi kenapa minyak kami bertambah, liftingnya naik, duitnya makin sedikit," kata Adil dalam Rakornas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru, Kamis lalu (8/12/2022).
"Bagaimana perhitungan asumsinya, kok naiknya cuma Rp700 juta," tanya dia lagi.
Adil memaparkan, asumsi kenaikan jumlah produksi minyak Meranti pada tahun 2022 ada 13 sumur yang dibor. Pada tahun mendatang akan bertambah menjadi 19 sumur. Dia juga menyinggung Dana Alokasi Umum (DAU) 2022 yang di dalamnya tidak terdapat anggaran untuk gaji PPPK di Kepulauan Meranti.
"Ini kan seharusnya jadi tanggung jawab pusat, tapi malah jadi tanggung jawab pemerintah kabupaten," kata dia.
Sementara itu, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Luky Alfirman mengatakan, terkait asumsi DBH tersebut, Tim Teknis DBH akan menelitinya kembali.
Luky menambahkan, pembagian DBH tersebut tidak hanya diberikan kepada daerah penghasil saja, akan tapi juga untuk daerah-daerah perbatasan dan daerah pemerataan.
"Pada prinsipnya asumsi minyak di Meranti memang 100 dollar AS per barel, dengan rincian 85 persen ke pusat dan 15 persen kembali ke daerah," kata Luky.
Editor : Maulana Salman
Artikel Terkait
