JAKARTA, iNewsSemarang.id – Demi menjaga angka kemiskinan bertambah tinggi, pemerintah memutuskan untuk menaikkan subsidi energi menjadi Rp551 triliun. Sebagaimana yang diketahui, pada September 2022, sebesar 9,67% atau sebanyak 26,36 juta orang berada di bawah garis kemiskinan.
Tingkat kemiskinan ini berbeda tipis dibanding Maret 2022, yakni sebesar 9,54% dan lebih rendah dibanding September 2021, yakni sebesar 9,71%.
Pada September 2022, ambang batas garis kemiskinan meningkat sebesar 5,95% menjadi Rp535.547 dari sebelumnya Rp505.468 pada Maret 2022.
"Secara spasial, tingkat kemiskinan per September 2022 naik tipis, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Tingkat kemiskinan di perkotaan naik menjadi sebesar 7,53% (Maret 2022: 7,5%)," terang Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu dalam keterangan resminya, Selasa (17/1/2023).
Begitu juga dengan persentase penduduk miskin di perdesaan naik menjadi 12,36% (Maret 2022: 12,28%). Menurut keterangan Febrio, perekenomian Indonesia dihadapkan pada tekanan inflasi yang bersumber dari peningkatan harga komoditas global, khususnya energi dan pangan, akibat perang di Ukraina pada 2022.
Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan banyak negara lainnya, seperti di USA dan negara di Eropa yang mencatatkan rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir, kenaikan inflasi di Indonesia jauh lebih moderat. Utamanya karena peran krusial APBN sebagai peredam gejolak (shock absorber) inflasi global melalui mekanisme subsidi energi dan alokasi belanja stabilisasi harga pangan.
"Kenaikan tipis angka kemiskinan pada September 2022 terkait erat dengan kenaikan inflasi bahan pangan, pada periode Juni, Juli, Agustus, dan September, yang sempat mencapai puncaknya di 11,5% pada bulan Juli 2022," lanjutnya.
Sementara pada September 2022, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia (Rasio Gini) tercatat sebesar 0,381, menurun 0,003 poin dari Maret 2022 (0,384). Penurunan ketimpangan di perkotaan dan perdesaan lah yang menyebabkan penurunan Rasio Gini yang masing-masing menurun tipis 0,001 dari posisi Maret 2022.
“Upaya Pemerintah untuk mendorong inklusivitas pertumbuhan ekonomi terlihat dari penurunan ketimpangan baik di perkotaan maupun perdesaan. Bahkan, ketimpangan di perdesaan juga terus menunjukkan perbaikan dibandingkan level prapandemi,” sambung Febrio.
Ke depannya, tingkat kemiskinan diperkirakan kembali menurun, melihat dari inflasi bahan pangan (volatile food) yang menunjukkan tren penurunan signifikan dari September 2022 (9,0%, yoy) hingga Desember 2022 (5,6%, yoy). Hal ini didukung pula dengan perbaikan kondisi ketenagakerjaan, di mana Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2022 meningkat mencapai 68,63%, hal ini akan mendorong perbaikan pendapatan masyarakat.
"Ke depan, Pemerintah perlu menjaga momentum penurunan inflasi dan mengakselerasi realisasi belanja pada Triwulan 1 2023 untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan,” tutup Febrio. (Mg/Revina)
Editor : Agus Riyadi
Artikel Terkait
