BOYOLALI, iNewsSemarang.id – Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan alat untuk mencapai tujuan organisasi. Penerapannya di satuan kerja dianggap penting karena bersinggungan langsung dengan tugas fungsi sehari-hari.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah yang diwakili Kepala Divisi Administrasi Hajrianor, menyampaikan hal tersebut saat memberikan pengarahan dan penguatan kegiatan Sosialisasi Penyusunan Laporan SPIP bagi Unit Pelaksana Teknis eks-Karesidenan Surakarta, Jumat (17/3/2023).
Bekerja sama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, penyelenggaraan sosialisasi Penyusunan Laporan SPIP ini menghadirkan peserta sebanyak 30 orang dari 11 UPT.
"SPIP ini intinya apa yang menjadi target dalam pelaksanaan tusi kita bisa tercapai tanpa ada hambatan, contohnya dalam penerapan manajemen risiko," jelas Hajrianor pada sambutannya di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Boyolali.
Kadivmin melanjutkan bahwa Kantor Wilayah memang menargetkan sosialisasi SPIP bagi seluruh satuan kerja di Jawa Tengah. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pelaksanaan SPIP di UPT.
"Kegiatan sosialisasi SPIP ini memang menjadi target kita (Kantor Wilayah) setiap tahun, dari tahun ke tahun selalu dilaksanakan sosialisasi ataupun pendampingan. Sudah 10 tahun kami melaksanakan SPIP sejak terbitnya Permenkumham Nomor 33 Tahun 2013. Tapi dalam pelaksanaannya sampai sekarang masih belum optimal, ada beberapa satker yang kurang memahami,” sambungnya.
Oleh sebab itu, Kadivmin mengatakan perlu dilakukan sosialisasi supaya pelaksanaan dan pelaporan SPIP menjadi berkualitas.
"Kita memandang sangat perlu pelaksanaan (kegiatan) ini, supaya nanti laporannya bisa meningkat kualitasnya, dan semoga ini bermanfaat untuk kemajuan organisasi kita,” harapnya.
Editor : Maulana Salman
Artikel Terkait
