KENDAL, iNewsSemarang.id – DPRD Kendal memberikan catatan terhadap tata kelola keuangan Pemkab Kendal dalam tahun anggaran 2023. Diantaranya terkait target Pendapatan Asli Daerah yang belum sesuai dengan yang dianggarkan dalam APBD 2023. Selain itu, dalam penggunannya kurang memperhitungkan prioritasnya.
"Kami minta agar catatan ini bisa diperhatikan dengan benar untuk pengelolaan keuangan selanjutnya," ungkap anggota DPRD Kendal, Rubiyanto saat paripurna di gedung DPRD Kendal beberapa hari lalu.
Sebelumnya Rubiyanto juga menyoroti terkait adanya defisit anggaran sebesar Rp33 miliar di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kendal. Politisi PKS itu mengaku heran dengan Dinkes Kendal yang hanya menganggarkan belanja pegawainya sembilan bulan di tahun 2023, sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp33 miliar.
"Kenapa hanya 9 bulan, sementara yang 3 bulan sisanya terkait gaji dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) tidak dianggarkan," tanyanya dalam rapat paripurna yang dihadiri Bupati Kendal Dico M Ganinduto.
Buntut dari defisit anggaran tersebut, beredar kabar adanya rencana merefokusing sejumlah anggaran di sejumlah OPD.
Selain itu, Totok juga mengaku heran atas adanya kegiatan yang tidak ada realisasi dan angka anggarannya di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kendal.
"Kejadian seperti ini menjadikan kami curiga akan adanya mafia di dua OPD itu," ungkapnya.
Terkait refocusing anggaran di sejumlah OPD, Ketua DPRD Kendal Muhammad Makmun menyampaikan wacana itu sampai saat ini masih berada di meja eksekutif. Pihaknya mengaku akan mengambil sikap setelah mendapatkan salinannya.
Sementara itu, Bupati Kendal Dico M Ganinduto membantah terkait rencana refokusing anggaran di sejumlah OPD. Menurut dia, kabar tersebut tidak benar karena pihaknya memiliki sejumlah solusi.
"Opsi-opsinya untuk masalah itu saat ini masih dibahas dan nanti keputusannya saya yang akan ambil," kata Dico.
Dalam kesempatan tersebut, Dico juga mengaku terkejut dengan adanya defisit anggaran sebesar Rp33 miliar disalah satu OPD tersebut.
"Ini mengejutkan bagi saya mengetahui ada salah satu OPD yang tidak menganggarkan 12 bulan biaya rutinnya. Saat ini kita sedang teliti secara detail ada apa. Kalau ini perintah, tentunya akan merata di setiap OPD," ucapnya.
Editor : Maulana Salman
Artikel Terkait
