Namun, dia menilai langkah mitigasi yang dilakukan Wali Kota Semarang perempuan pertama tersebut akan berdampak signifikan dalam penurunan tindakan koruptif.
"Kami masyarakat sipil punya kepentingan agar pelaksanaan dalam pengadaan barang ini berjalan tidak ada potensi fraud atau kecurangan," katanya.
Sebelumnya, Mbak Ita, sapaan akrab Hevearita Gunaryanti Rahayu menekankan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) wajib memperhatikan segala aspek, khususnya pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa selama setahun ke depan.
Mbak Ita mengatakan, awal tahun yang belum ada pengadaan anggaran, dapat memberikan ruang penyaringan terkait pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, ada beberapa titik yang potensinya sangat besar.
"Teman-teman ini ada di dalam proses-proses yang memerlukan masukan dari masyarakat sipil," ujarnya.
Secara resmi, jalinan kerja sama dengan masyarakat sipil ini menurutnya dapat menjadi pendamping para pemangku kebijakan. "Kemarin karena kenal lalu kasih masukan-masukan. Tetapi dengan kerja sama ini, dari teman-teman bisa lebih leluasa membantu, membedah postur anggaran," ujarnya.
Baginya, pemantauan kolaboratif aparatur pengawas internal pemerintah dengan masyarakat sipil dalam pengadaan barang/jasa penting dilakukan sebagai pengontrol.
"Adanya kerja sama ini kami harap bisa saling cek and balancing supaya hasilnya transparan dan sesuai dengan harapan masyarakat," ujarnya.
Editor : Maulana Salman
Artikel Terkait
