KENDAL, iNewsSemarang.id - Menjawab keresahan para buruh pasca diberlakukannya aturan baru pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) pada masa pensiun atau saat pekerja menginjak usia 56 tahun, Pemerintah telah menyiapkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai pelengkap layanan BPJS Ketenagakerjaan.
Skema seperti ini sengaja disiapkan untuk membantu buruh ketika menerima pemutusan hubungan kerja (PHK) dan JHT akan menjadi jaminan pada masa tua.
Namun hal ini dinilai beda oleh kalangan buruh. Sekretaris DPC Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (SP KEP) Kabupaten Kendal, Nasrudin mengaku pesimis bahwa progam JKP dapat dirasakan manfaatnya oleh buruh. Ia menilai Progam JKP hanya sekedar pemanis saja dari pemerintah.
"Saya yakin buruh tidak bakal mendapatkan itu (JKP)," kata Nasrudin kepada media, Senin (14/2/2022).
Pendapat Nasrudin ini disampaikan berdasarkan fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa pada kenyataannya, buruh hanya dikontrak dalam waktu yang pendek. Ada yang tiga bulan, enam bulan dan yang paling lama enam bulan.
Editor : Agus Riyadi
Artikel Terkait
