Selain itu, lanjut dia, pemerintah daerah juga diminta memanfaatkan embung, membuat sumur bor, memantau ketersediaan air bersih, mendistribusikan air bersih bagi masyarakat terdampak bencana kekeringan, melarang aktivitas penggunaan bahan yang mudah menimbulkan percikan api/kebakaran, dan lainnya.
"Ini perlu ada komunikasi dengan instansi terkait lainnya. Tidak mungkin pemerintah bekerja sendiri dalam menangani bencana," imbaunya.
Menurutnya, upaya-upaya itu perlu dilakukan, mengingat pada 2023 lalu terdapat 34 kabupaten/kota di Jawa Tengah kekurangan air bersih pada saat kemarau.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan, mulai Minggu ketiga bulan Juli 2024, curah hujan di Jawa Tengah hanya 50 mm. Situasi tersebut menunjukkan sudah masuk musim kemarau.
"Meskipun tidak ada El Nino, bencana kekeringan di Jateng masih akan terjadi. Meskipun di awal sampai pertengahan tahun bencana di Jawa Tengah relatif tidak banyak, tetapi harus tetap waspada. Per hari ini sudah ada 30 daerah yang menetapkan siaga darurat kekeringan dan karhutla," katanya.
Pada 2023 lalu, beber dia, kekeringan dan kebakaran hutan, gunung, dan tempat pembuangan akhir sampah terjadi di Jawa Tengah. Pemerintah telah mengantisipasi potensi bencana itu dengan berbagai upaya, diantaranya menyalurkan bantuan dari BNPB untuk 30 kabupaten/kota di Jateng berupa peralatan dan anggaran operasional.
BNPB dan Pemprov Jateng juga akan membantu untuk distribusi air bersih dan penggalian sumur tersier agar kebutuhan air di musim kemarau teratasi.
"Pak Pj Gubernur Jateng tadi juga memberikan penekanan, kami sepakat akan memberikan bantuan distribusi air untuk daerah yang membutuhkan," ujarnya.
Editor : Ahmad Antoni
Artikel Terkait
