KENDAL, iNewsSemarang.id - Komisi D DPRD Kendal menerima audensi dari ratusan tenaga supervisor dan fasilitator desa/kelurahan. Dalam audensi ini didapati keluh kesah terkait honor para fasilitator desa.
Ketua Komisi D DPRD Kendal, Dedy Ashari Styawan menyatakan bahwa pihaknya selaku wakil rakyat tetap berkomitmen untuk memperjuangkan warga, khususnya nasib tenaga fasilitator desa.
"Jadi, mereka tenaga fasilitator ini menyampaikan keluhannya kepada kami. Honor mereka itu selama ini sangat kurang layak. Dan kami berupaya memperjuangkannya," terang Dedy usai menerima audensi fasilitator desa di ruang paripurna DPRD Kendal, Jumat (29/11/2024).
Honor tenaga fasilitator desa dalam setahun yang dibayar hanya tujuh bulan. Dalam setiap bulannya mereka hanya menerima honor sebesar Rp200ribu. Artinya, para tenaga verifikator dan fasilitator desa hanya menerima honor sebesar Rp1.400.000 dalam setiap tahunnya.
"Kita bersama teman-teman di Komisi D sudah berupaya memperjuangkan nasib mereka. Namun kami terkendala karena kemampuan keuangan daerah," ungkapnya.
"Jadi, hasilnya di tahun 2025 mereka tidak lagi menerima honor 7 bulan tapi bertambah menjadi delapan bulan, meski nilai perbulannya masih sama. Sekali lagi, ini karena kemampuan dari keuangan daerah," lanjutnya.
Dedy menegaskan, upaya untuk memperjuangkan nasib tenaga fasilitator akan terus dilanjutkan di tahun depan.
"Mohon doanya. Semoga berhasil dan nilainya bisa lebih baik lagi," pintanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kendal, Muntoha mengatakan, selain beraudensi, ratusan tenaga fasilitator desa juga menggelar rapat koordinasi tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Kita biasa melakukan rapat koordinasi untuk mensinkronkan data," katanya.
Dijelaskan Muntoha, jumlah tenaga fasilitator desa ada 286 petugas. Sedangkan jumlah verifikatornya ada 20 petugas.
"Tugas mereka sangat berat dalam menginput data, namun belum mendapatkan honor yang layak karena kemampuan keuangan daerah," ujarnya.
Muntoha berharap setelah bertemu dengan Komisi D, ada perhatian lebih dari pemerintah daerah bagi para verifikator dan fasilitator desa.
Editor : Agus Riyadi
Artikel Terkait
