Sementara, Plh Sekda Jateng Ema Rachmawati menyambut positif rilis BPS. Ia menyebut, hal tersebut sebagai pelecut kinerja bagi Pemprov Jateng, untuk lebih menyejahterakan masyarakat.
Ia menyebut, beberapa upaya dilakukan Pemprov Jateng untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Di antaranya, pemberian bantuan melalui Kartu Jateng Sejahtera (KJS) yang dikhususkan bagi disabilitas, lansia miskin, dan mereka yang tidak produktif karena sakit.
Selain itu, upaya juga ditempuh dengan pembangunan RTLH, bantuan jamban, sanitasi air bersih, dan sambungan listrik. Tidak lupa, di bidang pendidikan, Pemprov Jateng juga memastikan agar anak usia sekolah dapat mengakses pendidikan.
"Terkait pemberdayaan ekonomi, kita juga memberi pelatihan melalui Disperindag dan Dinkop UMKM. Juga, pelatihan bekerja sama dengan Baznas Jateng. Kita juga bantu penduduk miskin mengakses pekerjaan. Misal, untuk kerja satpam harus ada 10 syarat, untuk penduduk miskin tidak sampai 10 syarat," katanya.
Pada 2025, Ema menyampaikan, upaya menyejahterakan masyarakat tetap digenjot. Apalagi, di tengah ketidakpastian perekonomian dan perang antara Rusia-Ukraina.
"Caranya adalah dengan meningkatkan daya beli mereka, dan menurunkan ketimpangan. Jadi mereka harus mempunyai pekerjaan. Kalau pun tidak, mereka harus punya usaha, sehingga mereka bisa membelanjakan kebutuhan pokoknya dengan aman," ujarnya.
Editor : Ahmad Antoni
Artikel Terkait
