“Selain itu salah satu inisiatif Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini dalam melindungi pekerja/buruh yang ter-PHK adalah menerbitkan PP Nomor 6 Tahun 2025 yang isinya peningkatan manfaat JKP menjadi 60 persen dari upah terakhir selama 6 bulan,” kata Menaker.
“Kita semua harus optimistis, bahwa negara selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dalam memberikan jaminan sosial para pekerja, akses pelatihan kerja, akses lowongan kerja serta menciptakan hubungan industrial yang kondusif untuk mewujudkan Bangsa Indonesia semakin maju,” imbuhnya.
Terpisah, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyiapkan program vokasi di balai latihan kerja (BLK) sebagai upaya menyikapi kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sejumlah perusahaan. "Nanti kami vokasi, kami siapkan di BLK-BLK," katanya dilansir dari Antara.
Terkait hal tersebut pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan kementerian terkait. "Pada prinsipnya kami akan latih mereka yang ter-PHK sehingga nantinya mereka dapat tertampung dayanya di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan," ujarnya. Dia berharap sumber daya manusia (SDM) di Jawa Tengah tidak banyak yang menganggur.
Editor : Ahmad Antoni
Artikel Terkait
