SEMARANG, iNewsSemarang.id - Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang berkomitmen menguatkan pelayanan sekaligus memperluas jangkauan jaminan kesehatan bagi warganya melalui program prioritas yang bertajuk Semarang Sehat. Komitmen tersebut merupakan wujud keseriusan Pemkot dalam membenahi sektor kesehatan.
Program prioritas yang bertajuk Semarang Sehat ini mencakup dua langkah strategis, yaitu penambahan kuota peserta Jaminan Kesehatan Semesta (UHC) serta perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja rentan.
Hingga Mei 2025, tercatat 28.562 warga Kota Semarang telah menjadi peserta aktif UHC. Pemerintah Kota Semarang juga telah menyiapkan kuota tambahan sebesar 10.800 peserta per bulan mulai Juni hingga Desember 2025. Dengan skema tersebut, diproyeksikan hingga akhir tahun 2025 jumlah peserta UHC bisa mencapai 230 ribu jiwa.
Penyakit infeksi pernapasan tercatat sebagai jenis keluhan terbanyak yang ditangani melalui program ini. Hal ini menunjukkan urgensi kehadiran perlindungan kesehatan yang merata dan responsif, terutama untuk penyakit umum yang bisa menyerang siapa saja.
Dalam konferensi pers 100 hari kepemimpinan Agustin-Iswar beberapa waktu lalu, Agustina, Wali Kota Semarang menyampaikan bahwa fokus pemerintah adalah memastikan akses kesehatan warga baik dari sisi infrastruktur maupun pembiayaan.
“Kita pastikan masyarakat Kota Semarang dapat melayani kesehatannya dari sisi infrastruktur maupun pembiayaan. Ada penambahan kuota di mana target penambahan hingga 90.000 kepesertaan aktif pada UHC. Realisasi hingga Mei ini sudah lebih dari 30.000 peserta,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa perluasan ini bukan berarti pemerintah berharap warga jatuh sakit, tetapi menjamin bahwa jika terjadi, masyarakat tidak akan terbebani biaya. “Semarang akan semakin bisa maju apabila masyarakatnya sehat,” tambah Agustina.
Selain jaminan kesehatan, Pemkot Semarang juga memberikan perhatian serius terhadap jaminan keselamatan kerja, khususnya bagi para pekerja rentan. Melalui program Pijar Semar, tercatat sebanyak 7.217 pekerja telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Angka ini menunjukkan respons atas keluhan masyarakat yang diterima Wali Kota maupun Wakil Wali Kota sejak awal masa jabatan. “Jumlahnya tidak main-main. Ini akan terus didata dan dikembangkan,” sambungnya.
Editor : Arni Sulistiyowati
Artikel Terkait
