Belanja Negara
Belanja negara terus berperan sebagai penggerak ekonomi dengan realisasi hingga akhir Februari 2026 mencapai Rp17,13 triliun (17,95% dari pagu),meningkat 3,27% yoy:
- Belanja K/L terealisasi Rp3,30 triliun (8,57% pagu), tumbuh 17,64% (yoy)
- Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp13,83 triliun (24,29% pagu), tumbuh 0,35% (yoy).
Dengan demikian, APBN di Jawa Tengah menunjukkan Surplus sebesar Rp2,30 triliun. Sinergi belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjaga ritme aktivitas ekonomi, termasuk meminimalkan dampak fluktuasi ekonomi global dan domestik pada periode awal tahun 2026.
Perkembangan APBD Jawa Tengah
Kinerja APBD konsolidasi 36 pemerintah daerah menunjukkan kondisi fiskal yang relatif sehat dengan ruang ekspansi yang cukup besar:
Pendapatan daerah mencapai Rp17,24 triliun didukung oleh:
- PAD Rp3,41 triliun (8,37% target)
- Pendapatan transfer Rp13,83 triliun (22,67% target)
Belanja daerah tercatat sebesar Rp6,81 Triliun yang didominasi oleh:
- Belanja operasi Rp6,16 triliun (7,57%)
- Belanja modal Rp25,46 miliar (0,27%)
Hingga akhir Februari 2026, APBD mencatat surplus sebesar Rp10,44 triliun dan SiLPA mencapai Rp10,58 triliun. Kondisi ini mencerminkan masih besarnya ruang fiskal yang dapat dimanfaatkan daerah untuk percepatan belanja pada periode berikutnya.
Pembayaran THR ASN
Menjelang Hari Raya Idulfitri, pemerintah pusat dan daerah telah mengalokasikan serta menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pemberian THR ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian ASN dalam memberikan pelayanan publik. Selain itu, THR juga berperan sebagai stimulus fiskal untuk meningkatkan daya beli masyarakat, sekaligus mendorong kinerja serta memotivasi ASN dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan.
“Di Provinsi Jawa Tengah, THR bagi ASN pusat telah disalurkan sebesar Rp987,66 miliar kepada 158.596 penerima. Sementara itu, THR bagi ASN daerah telah terealisasi sebesar Rp2,00 triliun kepada 423.080 penerima yang tersebar pada 36 pemerintah daerah,” sebutnya.
Penyaluran Pembiayaan UMKM
Penyaluran pembiayaan terus menjadi instrumen penting dalam menjaga aktivitas ekonomi masyarakat. KUR tersalurkan secara luas dengan penyaluran sebesar Rp8,41 triliun untuk 155.808 debitur, meningkat 11,33% yoy dengan distribusi terbesar di Kabupaten Pati.
UMi juga tersalurkan sebesar Rp256,65 miliar untuk 47.012 debitur, meningkat signifikan yaitu 93,96% dengan konsentrasi tertinggi di Kabupaten Pekalongan. Pembiayaan KUR dan UMi memiliki peran dalam menjaga keberlangsungan usaha mikro dan kecil serta memperkuat basis ekonomi kerakyatan di daerah.
Editor : Ahmad Antoni
Artikel Terkait
