Pemprov, lanjutnya, juga telah melaksanakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan BPHTB sebesar 100 persen bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Realisasi kebijakan PBG Rp0 di Jawa Tengah mencapai 14.123 unit. Sementara realisasi pembebasan BPHTB di Jawa Tengah mencapai 1.320 unit.
"Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau," ujar Taj Yasin.
Selain itu, Pemprov Jateng juga mendukung penuh Program Nasional 3 Juta Rumah serta program daerah “1 KK 1 Rumah Layak Huni”. Pelaksanaan program dilakukan melalui gerakan “Ngopeni Omah Nglakoni Sesarengan” berbasis kolaborasi dan gotong royong.
Selain itu, Pemprov Jateng juga melakukan peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Bantuan pembangunan rumah baru untuk penanganan backlog, relokasi, dan bencana, dan pengembangan Rumah Apung sebagai solusi kawasan pesisir dan wilayah terdampak rob.
Editor : Ahmad Antoni
Artikel Terkait
