Untuk penyampaian secara sukarela SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 dan sebelumnya serta SPT Masa sampai dengan Masa Pajak September 2026 yang berstatus kurang bayar, pengurangan sanksi dapat mencapai 100% jika kewajiban diselesaikan pada 8 Oktober–31 Desember 2026. Pengurangannya menjadi 50% pada 1 Januari–31 Maret 2027 dan 25% pada 1 April–30 Juni 2027.
Skema untuk jenis sanksi lainnya mengikuti persyaratan dalam PMK tersebut. Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I, Arif Yanuar mengatakan, bahwa media merupakan mitra strategis DJP sekaligus jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, komunikasi dan pemahaman yang baik mengenai kebijakan perpajakan perlu terus dibangun.
“Melalui Srawung Bareng ini, kami berharap rekan media memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kebijakan dan program DJP, sekaligus wawasan praktis dari para narasumber. Kami berharap sinergi ini membantu penyampaian informasi perpajakan yang tepat, berimbang, dan mudah dipahami masyarakat,” ungkap Arif.
Kanwil DJP Jawa Tengah I mengajak insan media melanjutkan kolaborasi dalam menyebarluaskan informasi perpajakan yang edukatif dan konstruktif. Sinergi ini diharapkan meningkatkan pemahaman dan kepatuhan perpajakan masyarakat serta mendukung penerimaan negara.
Editor : Ahmad Antoni
Artikel Terkait
