Didesak Sahkan RUU Perampasan Aset, Mahfud MD: Prosesnya Sudah di DPR

JAKARTA, iNewsSemarang.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD telah menerima audiensi dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, di kantornya Jumat (16/9/2022). MAKI menyampaikan, masyarakat mendesak Pemerintah untuk mendorong pengesahan Rancangan undang-undang atau RUU Perampasan Aset Tindak Pidana.

Merespon hal tersebut, Mahfud mengungkapkan jika pemerintah juga terus berupaya mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana tersebut secepatnya, agar segera diagendakan sebab RUU tersebut sangat diperlukan bangsa ini.

Baca Juga

Mahfud MD Soal Ucapan Selamat ke Presiden Terpilih: Lebih Tepat Setelah Ada Vonis MK

"Pemerintah akan terus mendorong itu secepatnya, agar segera diagendakan, karena itu perlu bagi bangsa, dan tidak merugikan siapapun tapi merugikan orang yang melakukan korupsi dan menguntungkan negara," ujar Mahfud MD.

Menurut Mahfud, pemerintah memiliki komitmen kuat menyelesaikan undang-undang perampasan aset. Ia mengatakan jika rancangan undang-undang perampasan aset dalam tindak pidana sudah sampai ke DPR.

"Presiden juga terus menanyakan ini sudah sampai dimana prosesnya, saya sampaikan sudah di DPR dan sudah di Prolegnas yang khusus untuk undang undang perampasan aset," kata Mahfud MD.

Baca Juga

TPN Ganjar-Mahfud Bentuk Timsus Lawan Kejahatan Demokrasi Pasca Reformasi 2024

Sementara itu, Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, usai menemui Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan rancangan undang-undang perampasan aset, harus segera disahkan jadi undang-undang, apapun upayanya.

"Saya bersilaturahmi ke Bapak Menko Polhukam, Pak Mahfud dalam rangka menyuarakan tangisan rakyat gara-gara bebas bersyaratnya napi koruptor minggu-minggu kemarin. Jadi rakyat itu sekarang menangis, karena korupsi itu selain hukuman ringan mereka masih kaya raya. Nah, saya melakukan judgement bahwa untuk memiskinkan hanya untuk menambah luka masyarakat terobati," kata Boyamin.

Kepada Menko Mahfud menurut Boyamin, dirinya menyampaikan harapan bahwa RUU Perampasan Aset harus segera disahkan apapun upayanya. “Dan saya menyampaikkan rencana untuk maju ke Mahkamah Konstitusi untuk mencatolkan di UU Pemberantasan Korupsi," tambah Boyamin.

Baca Juga

Turba ke 8.562 Desa di Jateng, Gus Atho: Ganjar Mahfud Menang 78 persen

Ia menyebutkan RUU Perampasan Aset untuk memberi efek jera kepada pejabat korup dan kemudian mengembalikan kerugian negara. 

"Toh ini juga sudah dimasukkan prolegnas. Nah kalo kemarin ada penolakan, itu ya harus segara, bahwa DPR ini maunya apa? Terhadap pemberantasan korupsi ini mendukung atau pro koruptor?" kata Boyamin sembari menegaskan ulang niatnya untuk menempuh jalur di Mahkamah Konstitusi.

"Supaya tidak pakai lama, saya maju ke MK, mudah mudahan cepat sidangnya,” imbuhnya. 

Baca Juga

Lantunkan Shalawat, Ribuan Santri di Kedu Raya Doakan Ganjar-Mahfud

Menanggapi hal itu, Mahfud menjelaskan pemerintah sejalan dengan apa yang diinginkan MAKI. 

"Yang disampaikan oleh MAKI, bahwa ingin melakukan uji undang-undang agar nanti ada kewajiban bagi negara ini, pemerintah dan DPR segera mengundangkan undang-undang perampasan aset itu, itu sudah cocok lah," pungkas Mahfud MD. 

Editor : Maulana Salman