KPK Endus Penyalahgunaan Jaminan Kesehatan di BPJS Makin Tinggi

MAGELANG, iNewsSemarang.id- Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut potensi penyelewengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) cukup besar. Bahkan dari tahun ke tahun trennya ada kecenderungan mengalami peningkatan.

Dia menyebut anggaran sektor kesehatan yang dialokasikan yaitu mencapai 5 persen dari APBN. Di mana pada Tahun 2022 alokasi pada anggaran kesehatan setara dengan USD 16 miliar. Hal ini menjadi perhatian besar KPK untuk memastikan tidak ada penyelewengan.

Baca Juga

KPK Temukan Mobil hingga Sejumlah Dokumen Milik Harun Masiku

"Oleh karenanya KPK menaruh perhatian yang besar pada sektor kesehatan," katanya saat memberikan sambutan dalam Internasional Seminar On Fraud In Social Health Insurance secara online, dikutip Jumat (9/12/2022).

Menurutnya sektor kesehatan juga berkaitan langsung dengan hajat hidup masyarakat banyak. Namun kelemahannya adalah sifatnya yang tidak pasti serta tingginya ketimpangan informasi antara penyelenggara dan pengguna layanan kesehatan.

Karena ketimpangan informasi tersebut maka ada kecenderungan pasien menerima begitu saja tindakan-tindakan dan obat-obat yang diberikan paramedis sehingga menimbulkan risiko yang sangat tinggi. Beberapa kasus besar di bidang kesehatan yang pernah ditangani KPK. "Penyelewengan itu terjadi di beberapa sektor," ujarnya.

Baca Juga

KPK Periksa 5 Pejabat Pemkot Semarang sebagai Saksi Dugaan Korupsi, Siapa Saja?

Penyelewengan tersebut antara lain misalnya kasus korupsi pengadaan alat kesehatan, kasus dana kapitasi, kasus korupsi vaksin flu burung hingga ke kasus jual beli jabatan pada pejabat di Dinas Kesehatan. Menurut Korupsi seperti sebenarnya sudah ada sejak lama.

Namun sejak ada sistem jaminan kesehatan nasional atau sekarang lebih dikenal masyarakat dengan nama BPJS kesehatan. Adanya JKN ternyata telah merubah daftar tren korupsi di sektor kesehatan dalam beberapa tahun terakhir.

"Sebelum tahun 2013 pengadaan alat kesehatan, pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan dan obat merupakan top di objek yang paling banyak untuk korupsi. Tetapi setelah adanya JKN objek terjadinya kecurangan bergeser dengan penyalahgunaan jaminan kesehatan," ujar dia.

Baca Juga

Front Pegiat Anti Korupsi Kota Semarang Unjuk Rasa di Depan Balaikota, Desak KPK Tetapkan Tersangka

Meskipun secara nilai korupsinya masih kecil namun karena dilakukan secara masif dan perubahan yang dihasilkan juga cukup besar. Dia mencontohkan Amerika Serikat yang sudah memiliki undang-undang kesehatan dengan cukup baik, ternyata penyelewengan akibat program asuransi masih cukup tinggi yaitu antara 5 sampai dengan 10 persen

Alex menyebut potensi kecurangan di fasilitas kesehatan yang terdeteksi beranjak naik. Apalagi penggunaan klaim meningkat dari sekitar 175.000 klaim pada tahun 2015 menjadi 441 juta klaim pada tahun 2016.

KPK sudah menjaga program jika ini adalah melalui fungsi pencegahan.

Baca Juga

FPAK akan Demo Besar-besaran Desak KPK Tuntaskan Kasus Korupsi di Semarang

“Di antaranya pemberian rekomendasi perbaikan pada JKN dalam hal manajemen dana kapitasi, perbaikan tata kelola obat, perbaikan tata kelola alat kesehatan hingga menyusun regulasi terkait penanganan kecurangan dalam program JKN ini,” ucapnya. (mg arif)

Editor : Maulana Salman