DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Subsidi Kendaraan Listrik, Ini Sebabnya

JAKARTA, iNewsSemarang.id - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menilai rencana pemberian subisidi bagi pemilik mobil dan motor listrik pada tahun depan sangat tidak tepat. Terlebih, Indonesia akan menghadapi krisis global pada 2023.

Dia berhitung, rencana subsidi untuk kendaraan listrik itu tidak sebanding dengan alokasi program perlindungan sosial yang diterima oleh setiap rumah tangga miskin. Dan, terkait rencana subsidi bagi pemilik kendaraan listrik tidak ada di APBN 2023.

Baca Juga

Bahlil Akan Ubah Skema Subsidi BBM-Listrik jadi BLT Supaya Tepat Sasaran

“Kami tegaskan tidak ada alokasi APBN 2023 untuk dukungan kebijakan tersebut. Oleh sebab itu, kebijakan ini harus dikaji kembali oleh pemerintah," kata Said, Selasa (20/12/2022).

Baginya evaluasi rencana kebijakan itu perlu dilakukan. Apalagi kondisi dan situasi ekonomi global pada 2023 dinilai sangat tidak menentu. Dia merasa Indonesia perlu ketangguhan fiskal APBN.

 “Apakah patut, di tengah situasi kita akan menghadapi ekonomi global yang sulit, yang efeknya tentu akan berdampak pada ekonomi domestik lantas kita memikirkan subsidi untuk rumah tangga mampu?" tutur Said.

Baca Juga

Subsidi Kendaraan Listrik Ada Syarat dan Ketentuannya, Ini Penjelasan Presiden Jokowi

"Apalagi masih lebih dari separuh jumlah rakyat kita yang belum memenuhi standar makanan bergizi. Dan prevalensi stunting balita kita masih tinggi, tentu hal ini keluar dari batas kepatutan," ucapnya.

Editor : Maulana Salman