Tahun 2023 Pegawai Honorer Dihapus, Bisa Outsourcing Untuk Pos Tertentu

JAKARTA, iNews.id - Pada tahun 2023 instansi pemerintah tak lagi menggunakan tenaga honorer, sebagaimana dijelaskan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo.

“Terkait tenaga honorer, melalui PP diberikan kesempatan untuk diselesaikan sampai dengan tahun 2023,” kata Tjahjo, Senin (17/1/2022). 

Baca Juga

Kenang Tjahjo Kumolo, Wali Kota Hendi: Kami Sama-sama Meniti Karir dari Kota Semarang

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.49/2018 tentang Manajemen PPPK. Pada pasal 99 ayat 1 disebutkan, pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah sebelum diundangkannya PP ini masih tetap melaksanakan tugas paling lama lima tahun. 

Dalam PP tersebut juga disebutkan, salah satu penuntasan pegawai non-PNS dapat dilakukan melalui rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Jika memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam PP tersebut maka tenaga honorer dapat diangkat menjadi PPPK. 

ASN Pensiun dan Beban Kerja Bertambah Sementara untuk tenaga honorer dengan pekerjaan-pekerjaan dasar, seperti tenaga kebersihan dan keamanan dapat diambil dari pihak ketiga atau outsourcing. 

Baca Juga

Cerita Pemilik Warung Kaki Lima di Semarang Langganan Tjahjo Kumolo: Beliau Suka Makan Mangut

“Untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan-pekerjaan yang sangat basic seperti cleaning service, security, dan lain-lain, disarankan untuk dipenuhi melalui tenaga alih daya, dengan beban biaya umum, dan bukan biaya gaji (payroll). Alih daya ke pihak ketiga, sehingga mereka bisa diangkat sebagai karyawan di pihak ketiga tersebut,” tuturnya.

Editor : Miftahul Arief