PBNU Dorong Kemenag Bentuk Dirjen Pesantren, Ini Tujuannya

Baca Juga

Ironis! 5 Tokoh NU Bertemu Presiden Israel, PBNU Baru Saja Dikunjungi Dubes Palestina

Kemudian dua fungsi terakhir, yakni fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan belum ditemukan regulasi turunannya. Hal ini dapat dimaklumi mengingat bahwa fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi yang menjadi tupoksi lintas kementerian, bukan hanya Kementerian Agama sebagai leading sector.

Maka dengan pertimbangan luasnya cakupan UU Pesantren serta kuantitas pesantren yang sedemikian banyak, Munas NU 2023 sepakat dengan pandangan bahwa diperlukan segera suatu regulasi turunan setingkat Perpres. 

"Agar amanat Undang-Undang Pesantren bisa berjalan secara optimal atau pembentukan struktur birokrasi yang lebih kuat seperti Direktorat Jenderal," tuturnya.

Baca Juga

PBNU Kecewa Berat 5 Aktivis NU Bertemu Presiden Israel, Savic Ali: Aksi Mereka Lukai Perasaan Warga

Editor : Maulana Salman