SEMARANG, iNewsSemarang.id - Kelurahan Bendungan, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang melaksanakan deklarasi sebagai kelurahan anti politik uang menuju Pemilu 2024.
Deklarasi kelurahan anti politik uang ini merupakan komitmen Kelurahan Bendungan untuk menolak segala macam praktik politik uang. Deklarasi dihadiri oleh Anggota Bawaslu Kota Semarang, Camat Gajahmungkur, Lurah Bendungan, dan para Ketua RW setempat.
Anggota Bawaslu Kota Semarang, Dwijaya Samudra Suryaman menyampaikan, deklarasi kelurahan anti politik uang ini merupakan salah satu bentuk pencegahan terhadap praktik politik uang.
“Deklarasi kelurahan anti politik uang ini tidak akan berhenti di Kelurahan Bendungan. Bawaslu Kota Semarang akan terus mendorong kelurahan-kelurahan lain untuk berani mendeklarasikan kelurahan anti politik uang,” ujar Dwijaya, Selasa (31/10).
Deklarasi dilakukan dengan pembacaan ikrar kelurahan anti politik uang oleh seluruh peserta kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan deklarasi.
Camat Gajahmungkur, Puput Widhiatmoko Hadinugroho mengapresiasi Bawaslu Kota Semarang, Panwascam, serta Panwaskel atas inisiatif deklarasi tersebut.
Puput mengimbau kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tetap independen dan netral. Selain itu, Puput juga mengimbau kepada warga supaya jangan sampai terpengaruh akan politik uang.
“Jangan sampai tergiur uang kemudian kita menggadaikan demokrasi kita. Praktik politik uang hanya akan meningkatkan peluang untuk korupsi. Tolong bersama kawal pemilu sehingga pemilu terselenggara dengan baik, adil dan berkualitas,” ucap Puput.
Ia menyebut, dampak dari politik uang dapat merusak kedaulatan rakyat karena suara pemilih tidak lagi dihargai. Rakyat memilih karena ada imbalan bukan atas kehendaknya sendiri.
Selain itu, lanjutnya, politik uang dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Calon yang terpilih melalui politik uang belum tentu calon yang terbaik bagi rakyat.
Deklarasi kelurahan anti politik uang ini memiliki program dan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya politik uang, serta mendorong masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pemilu.
Editor : Maulana Salman