Menolak Divaksin, Siswa SD di Batang Tak Diizinkan Masuk Sekolah

BATANG, iNews.id – Angling Puspa Kinanti (8), siswa kelas 2 SDN 2 Lebo Gringsing, Kabupaten Batang, terancam putus sekolah lantaran menolak divaksin karena memiliki penyakit bawaan asma.

Baca Juga

Punya Antibodi Covid-19 Akan Sia-sia Jika Tidak Vaksin, Ini Alasannya

Akibat menolak divaksin, putri ketiga pasangan Istikomah dan Ahmad Subhan, warga RT 1 RW 4 Desa Lebo, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang tersebut hingga kini belum diizinkan sekolah.

Sudah lebih dari setengah bulan ini, Angling tidak diperbolehkan lagi mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM). Bahkan, pihak sekolah sempat mengancam akan menghentikan fasilitas bantuan yang sudah diterimanya selama ini.

Baca Juga

Antisipasi Penularan PMK, 2,4 Juta Ternak di Jateng Bakal Divaksin

Tak hanya itu, anak tersebut bakal berhenti mengenyam pendidikan hanya sampai kelas dua.

Istikomah, ibunda Angling tidak mengizinkan anaknya divaksin karena sedang sakit dan khawatir jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terlebih tidak ada pihak yang mau bertanggung jawab terkait kegiatan vaksinasi tersebut.

“Angling mengidap penyakit bawaan asma. Karena itu saya tidak berkenan kalau anak saya akan disuntik vaksin,” kata Istikomah, Rabu (2/2/2022).

Baca Juga

Ikut Vaksinasi Dapat Sembako, Kades: Warga Sangat Antusias

Dia mengatakan bukan bermaksud menentang pemerintah, namun anaknya ada penyakit dalam yang kalau kambuh tidak tega melihatnya.

Sementara itu Kepala SD Negeri 2 Lebo Gringsing, Sri Winarti saat dikonfirmasi atas kejadian ini tidak berada di kantor dikarenakan tengah ada kegiatan di luar.

Menanggapi kasus tersebut, Wakil Ketua DPRD Batang dari Fraksi PDIP yang juga sebagai koordinator Komisi B Djunaenah sangat menyesalkan adanya kejadiannya gara-gara peserta didik tak mau divaksin tidak bisa mengikuti KBM PTM yang saat ini tengah berlangsung.

Baca Juga

Demi Dapatkan Vaksin Binda Jateng, Seorang Kakek Rela Naik Becak

 “Memang hal tersebut ranah Dinas Kesehatan dan Disdikbud. Namun dalam memahami aturan janganlah kaku, sesuaikan keadaan di lapangan namun juga jangan melanggar aturan,” kata Djunaenah.

“Silakan program pemerintah untuk pelaksanaan vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun dalam hal iini sasarannya pelajar SD, namun fleksibel saja dalam mewajibkan vaksin tersebut supaya kegiatan berjalan lancar,” katanya.

Pihaknya menyayangkan masih adanya mindset kepala sekolah dalam menghadapi permasalahan di lapangan masih menggunakan cara intervensi dengan program yang dijalankan.

Editor : Sulhanudin Attar