Kakanwil Kemenkumham Jateng Ingatkan Pembangunan Zona Integritas Prioritas Utama

SEMARANG, iNewsSemarang.id - Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) telah menjadi tugas mandatori yang wajib dilaksanakan seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Saat ini, pembangunan zona integritas telah bertransformasi menjadi prioritas utama di Kemenkumham.

Penegasan ini disampaikan Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng Tejo Harwanto saat memberikan sambutan pada kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona dan Pakta Integritas yang digelar di Aula Kresna Basudewa Kantor Wilayah, Selasa (9/1/2024).

Baca Juga

Verifikasi Lapangan Satker menuju WBK, Inspektur Wilayah I tinjau langsung Inovasi Rutan Boyolali

"Seluruh Satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib melakukan pembangunan Zona Integritas," tegas Tejo.

Tejo menyebut Kemenkumham dalam beberapa tahun terakhir selalu menempatkan pembangunan zona integritas sebagai prioritas utama.  

"Tidak ada dalih untuk tidak melaksanakan pembangunan zona integritas. Mau tidak mau, suka tidak suka, perintah tersebut harus kita laksanakan. Tidak ada alasan tidak mampu, masalahnya adalah mau atau tidak," tambahnya.

Baca Juga

Kepala BPSDM Kumham: Keilmuan harus Berdampingan dengan Pembudayaan

Pembangunan zona integritas, kata Tejo, bukan hanya tentang kontestasi, bukan sekedar pemenuhan data dukung, bukan semata-mata untuk meraih penghargaan.

"Esensi pembangunan zona integritas adalah bagaimana kita membangun integritas di lingkungan kerja melalui berbagai perubahan serta perbaikan yang terencana, masif, komprehensif, dan sistematis," terang Tejo.

"Membangun integritas berarti membangun sistem, membangun manusia, membangun mindset dan cultureset yang lebih baik. Integritas dibangun dengan komitmen dan konsistensi, mulai dari pimpinan sebagai role model hingga level terbawah," imbuhnya.

Baca Juga

Habib Rizieq Shihab Bebas Murni Hari Ini

Kakanwil juga memerintahkan agar kegiatan pembangunan zona integritas Tahun 2024, dipublikasikan secara masif melalui website, media cetak/elektronik serta media sosial.

Sebagai bentuk implementasi, Tejo meminta jajarannya untuk melaksanakan pembangunan zona integritas dan reformasi birokasi secara simultan dan berkelanjutan, berorientasi pada tujuan utama, yakni peningkatan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan birokrasi yang bersih dari KKN, memenuhi data dukung LKE dan RKT dengan baik dan sesuai pedoman.

Ditambah, melakukan survei kepuasan masyarakat sebagai landasan untuk melakukan perbaikan, menciptakan berbagai inovasi tepat guna dan tepat sasaran untuk memberikan kemudahan ke masyarakat serta melaksanakan 6 area perubahan dengan baik untuk menciptakan birokrasi yang professional.

Baca Juga

Kemenkumham Gelar Sosialisasi Sajikan Perspektif Konstruktif Rencana Relokasi Lapas Pekalongan

Kegiatan penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dan Pakta Integritas kali ini melibatkan seluruh Kepala Divisi dan Kepala UPT se-Jawa Tengah. Kegiatan tersebut disaksikan juga oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jateng dan diikuti pula Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional Kantor Wilayah. (eka setiawan)

Editor : Maulana Salman