SEMARANG, iNewsSemarang.id - Sivitas akademika Universitas Diponegoro (Undip) Semarang menggelar aksi keprihatinan atas degradasi demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
Puluhan guru besar, dosen, alumni hingga mahasiswa Undip menyampaikan pernyataan sikap bertajuk "Indonesia dalam Darurat Demokrasi" di Taman Inspirasi Undip, Kota Semarang, Rabu (7/2/2024).
Namun ada yang berbeda dalam aksi tersebut. Rektor Undip Prof. DR. Yos Johan Utama, S.H, M.Hum tak tampak dalam aksi yang digelar di depan Gedung Widya Puraya.
Usut punya usut, Rektor Undip ternyata tidak diundang. Hal itu dikonfirmasi oleh Prof. Dr. Ir Suradi Wijaya Saputra M.S, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK).
“Enggak kita undang, jadi kami tidak melibatkan struktur. Kami sudah menyampaikan ke beliau (Rektor Undip). Kita cukup memberitahu,” kata Prof Suradi kepada iNewsSemarang.id. “Memang tidak kita undang karena beliau (Prof Yos) sudah dalam posisi sudah menyampaikan,” tegasnya.
Sementara itu dalam aksinya, sivitas akademika Undip mendesak pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjunjung kembali etika dan moral dalam berdemokrasi.
"Hari ini kita melihat bagaimana nilai-nilai kehidupan berdemokrasi didegradasi secara terang-terangan, etika dan moral dan kehidupan berdemokrasi telah dirusak hingga mencapai titik nadir," kata salah satu sivitas akademika Undip saat membacakan sikap.
Mereka mendesak pemerintah kembali menjunjung etika dan moral. Tujuannya, untuk menyelamatkan kehidupan bernegara dan berbangsa.
"Untuk itu kami mendesak pemerintah dan mengimbau seluruh bangsa Indonesia untuk kembali menjunjung tinggi etika dan moral dalam berdemokrasi guna menyelamatkan kehidupan bangsa dan bernegara dari potensi kerusakan yang lebih parah, sekaligus meningkatkan mutu demi kemajuan bangsa," ujarnya.
Mahasiswa Undip mengikuti aksi bertajuk "Indonesia dalam Darurat Demokrasi" di Taman Inspirasi Undip, Kota Semarang, Rabu (7/2/2024). (iNews.id)
Sebelumnya Rektor Undip Prof Yos mengimbau untuk saling menghormati perbedaan pilihan politik. "Menyikapi pemilu yang berlangsung saat ini, kami mengimbau beberapa hal yaitu bahwa setiap orang memiliki hak secara konstitusional dalam demokrasi, menyampaikan pendapat di muka umum tanpa terkecuali. Tapi ingat, di dalamnya juga ada prinsip tanggung jawab," ungkap Prof Yos pada Jumat (2/2/2024).
Sebab itu, lanjut dia, masyarakat dipersilakan menggunakan hak-hak itu tetapi jangan memaksa pilihan orang lain untuk pilihan politik yang sama.
"Kami mengimbau dalam setiap masalah pesta demokrasi gunakanlah cara yang santun, yang benar sesuai ketentuan yang ada dan juga menghargai pilihan orang lain," imbaunya.
Editor : Maulana Salman