PPP Gugat Hasil Pemilu 2024 ke Bawaslu dan MK, Romy: Kembalikan Suara Kami yang Digembosi

JAKARTA, iNewsSemarang.id - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan akan menggugat hasil rekapitulasi suara Pemilu 2024 ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Langkah tersebut ditempuh dalam rangka mengembalikan suara PPP yang digembosi di beberapa dapil.

"Diputuskan bahwa DPP PPP diperintahkan menyiapkan langkah-langkah untuk melakukan gugatan ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi dalam rangka mengembalikan suara PPP yang digembosi di beberapa dapil, justru setelah terjadinya coblosan," kata Ketua Majelis Pertimbangan PPP, M Romahurmuziy dalam keterangannya, Rabu (20/3/2024).

Baca Juga

PPP Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran: Semoga Hasil Pilpres Ini yang Terbaik untuk Bangsa

Menurut pria disapa Romy ini, PPP mencermati, meneliti, dan membandingkan rekapitulasi dapil dengan yang ditampilkan dalam pleno nasional oleh KPU sejak 8-20 Maret 2024. Dari pembandingan di beberapa dapil, terdapat perbedaan angka yang cukup signifikan.

"Kami mendapatkan perbedaan angka yang cukup signifikan dengan total perolehan nasional yang ditampilkan di layar pleno KPU. Berdasarkan data yang kami miliki, perolehan suara PPP jauh melampaui ambang batas parlemen (PT) 4%," katanya.

Meski begitu, PPP menghormati hasil kerja seluruh unsur penyelenggara pemilu di semua tingkatan. Tapi DPP PPP meminta seluruh saksi tidak menandatangani hasil pleno KPU.

Baca Juga

Hasil Rekapitulasi KPU: PDIP Menang Pileg 2024, PSI dan PPP Tak Lolos Parlemen

"DPP sudah minta menarik seluruh saksi PPP di KPU dan tidak menandatangani hasil pleno KPU, sebagai bagian dari penggunaan hak konstitusional partai, menolak hasil pleno rekapitulasi tingkat nasional yang digelar KPU," katanya.

Sebelumnya, PPP sebagai partai politik petahana, ternyata hanya memperoleh 5.878.777 suara. Jika dipersentase, partai berlambang Ka'bah itu hanya meraih 3,87 persen.

Dengan angka ini, PPP dipastikan tidak lolos ke parlemen untuk periode 2024-2029. Hal ini lantaran tidak memenuhi ambang batas minimal parlemen atau parlementiary threshold sebesar 4 persen. (Arni Sulistiyowati)

Editor : Maulana Salman