Pemkot Semarang Buat Sistem Terintegrasi Percepat Penanganan Banjir dan Penataan Kawasan Permukiman

SEMARANG, iNewsSemarang.id - Pemerintah Kota Semarang berupaya melakukan percepatan penanganan banjir, penataan kawasan permukiman, penanganan sampah serta optimalisasi fungsi sungai dan pompa di Ibu kota Jawa Tengah. 

Upaya tersebut diwujudkan dengan pembuatan sistem terintegrasi, aplikasi tracking hingga pengoptimalan CCTV serta pembuatan blue print drainase dan tata kota. 

Baca Juga

Gelar SNC, Pemkot Semarang Lakukan Pengalihan Arus Lalu Lintas di Jalan Pemuda dan Jalan Pandanaran

"Kemarin saya memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Bappeda, BPKAD kemudian dinas-dinas teknis ada dari DPU, Disperkim, Distaru, DLH. Tujuannya untuk menyatukan atau menyinkronkan persepsi," ujar Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu di kediamannya, Minggu (21/4). 

Mbak Ita, sapaan akrabnya juga melakukan evaluasi hasil tinjauan ke beberapa lokasi banjir dan longsor di perumahan-perumahan yang berada di Kota Semarang. Menurutnya, banjir dan longsor di Kota Semarang diakibatkan karena drainase yang buruk, curah hujan tinggi, serta tingginya rob. 

"Langkah pertama, saya minta untuk dilakukan integrasi sistem. Nanti Diskominfo akan mengomandani, dan sosialisasi juga nantinya oleh Humas," kata dia. 

Baca Juga

Pemkot Siapkan 477 Porsi Nasi Goreng untuk Masyarakat pada Gelaran Semarang Introducing Market

Mulai dari membuat integrasi sistem pengawasan dan pengendalian kawasan perumahan yang meliputi tata ruang, topologo kawasan, DED perumahan dan saluran serta prasarana, sarana dan utilitas (PSU). 

Tak hanya itu, Kominfo juga diminta membuat pengembangan sistem pemantau sungai, untuk memonitor debit air, sedimentasi, dan rumah pompa. 

"Untuk pembuatan sistem terintegrasi, harapannya bisa selesai secepatnya. Hal ini karena di masing masing dinas itu sudah punya data, tinggal menginput saja. Tinggal 'nyekrup-nyekrupkan', paling tidak selesai dalam dua minggu," bebernya. 

Baca Juga

Pemerintah Iran-Pemkot Semarang Jalin Kerja Sama Sister City di Bidang PPPA

Terkait penanganan banjir dan longsor yang belum optimal di perumahan. Dirinya mengakui jika hal ini karena masih banyak perumahan yang belum menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas (PSU). Baik berupa fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) ke pemerintah kota. 

"Perumahan kalau sudah selesai, Fasum harus diserahkan Pemerintah Kota, sehingga jika terjadi permasalahan seperti contoh di beberapa perumahan longsor, jalan amblas. Kami bisa melakukan tindakan intervensi," ujarnya. 

Kemudian, kata dia, ada pula usulan dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) untuk melakukan sertifikat sungai.

Baca Juga

Sejumlah Mobil Dinas Pemkot dan KPU Kota Semarang Dirusak OTK

"Jadi nanti sungai di Semarang akan punya sertifikat. Misal sepanjang sungai hingga sepadan ini harusnya tidak ada bangunan dan perubahan tata ruangnya," imbuh dia.

Dia menyebut akan segera melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pertanaman Negara (BPN).

"Soal sertifikat sungai ini nanti kita akan ketemu dengan kepala BPN. Akan kami inventarisasi mana saja sungai-sungai yang milik pemerintah, termasuk anak anak sungai. Seperti kali banger semua kita inventarisir sehingga bisa kita sertifikatkan," jelasnya. 

Baca Juga

Bantu Warga Terdampak El Nino, BPBD Semarang Suplai 67 Tangki Air Bersih

Selanjutnya, pihaknya juga akan melakukan pengembangan sistem wasdal (pengawasan dan pengendalian) sampah. 

"Hasil tinjauan beberapa waktu lalu ditemukan banyaknya sampah-sampah menumpuk dan masuk kerumah pompa, sehingga menghambat air untuk dipompa ditarik ke sungai. Nah ini juga harus ada terintegrasi juga," tuturnya. 

Editor : Maulana Salman