Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Golkar: Yang Tidak Bisa Diubah Hanya Kitab Suci

Dia menegaskan, dalam kondisi penerimaan negara yang kurang dan utang tidak boleh, negara dituntut untuk mengurangi angka kemiskinan. 

Di sisi lain, berbagai bantuan yang ada selama ini, seperti Bansos, dan PKH, tidak boleh langsung berhenti. Sebab, berbagai bantuan tersebut untuk menjaga masyarakat tidak jatuh miskin. Selain itu, untuk menjaga daya beli masyarakat agar roda ekonomi tetap jalan.

“Jika utang tidak boleh dan semua bantuan ditarik, karena menjelang pemilu, bagaimana ekonomi bisa bergerak. Ekonomi bisa tambah hancur kalau semua itu ditarik,” kata Mekeng.

Apalagi, lanjut Mekeng, saat Pemilu investasi hampir tidak ada, karena pengusaha dalam posisi wait and see. Mereka menunggu event politik selesai. 

Di sisi lain, biaya untuk Pemilu cukup besar, yaitu mencapai Rp100 triliun dan harus dipenuhi negara. "Dari mana pemerintah mendapatkan dana itu, sementara itu sumber-sumber penerimaan negara berkurang, karena Covid-19," ujarnya.

Ditambah lagi, UMKM harus tetap berjalan. Selama Covid-19, banyak UMKM disubsidi. Tujuannya agar mereka bisa bertahan karena UMKM sebagai penopang utama ekonomi Indonesia saat ini.

“Kalau semua berhenti karena Pemilu, kan bahaya. Ekonomi akan lumpuh, makanya wacana perpanjangan masa jabatan itu realistis dan rasional,” tutur Mekeng.

Dia menambahkan semangat perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi juga penting, karena saat ini sedang terjadi perang antara Rusia dan Ukraina. 

Perang itu bisa panjang dan mungkin saja akan terjadi perang besar. Perang berdampak pada perekonomian dunia akibat harga minyak akan naik dan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah juga naik.

Editor : Agus Riyadi