Tolak Pemilu 2024 Ditunda, Demokrat Ingatkan Kekuatan di Luar Parpol Koalisi

JAKARTA, iNewsSemarang.id – Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief meminta Presiden Joko Widodo berhenti berupaya memperpanjang masa jabatannya, dengan meminta para ketua umum parpol koalisi menyuarakan wacana Pemilu 2024 ditunda.

Dalam keterangannya yang disampaikan hari ini, Jumat (25/2/2022), Andi mengatakan Demokrat secara tegas menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden. Demokrat, tegasnya, masih memiliki akal sehat memandang demokrasi.

Baca Juga

Hasil Survei, Mayoritas Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi, Tapi Menolak Pemilu 2024 Ditunda

Sikap Demokrat itu, sambungnya, sejalan dengan keinginan publik yang juga menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden.

Andi bahkan mengingatkan, agar kekuatan di luar koalisi pendukung pemerintah tidak boleh diremehkan.

"Jangan remehkan kekuatan di luar koalisi," ucapnya.

Permintaan Demokrat agar Jokowi berhenti berupaya memperpanjang masa jabatannya, berangkat dari keyakinan bahwa usulan Pemilu 2024 ditunda sebenarnya bukan keinginan dari partai politik.

Meskipun baru-baru ini telah disampaikan Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Demokrat yakin penundaan Pemilu 2024 keinginan Jokowi.

"Bagi partai Demokrat, kami sudah tahu ini maunya Pak Jokowi. Bukan maunya partai-partai politik," kata Andi, Jumat (25/2/2022).

Menurutnya, usulan menunda Pemilu 2024 tidak boleh dibuat main-main karena menyangkut banyak hal terkait penyelenggaraan negara, pemerintahan, serta aturan.

Dia menegaskan, Indonesia bukan sebuah perusahaan atau komplotan yang semua aturannya bisa diubah seenaknya.

Karena itu, lanjutnya, Demokrat meminta Jokowi menjelaskan secara utuh maksud dari keinginan memperpanjang kekuasaan. Penjelasan itu, tegasnya lagi, harus disampaikan oleh Jokowi secara langsung dan tidak bisa diwakili oleh ketua umum parpol.

"Apa maksudnya mau mengubah aturan. Partai Demokrat meminta Pak Jokowi menjelaskan secara utuh apa maksudnya mau memperpanjang kekuasaan ini," katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan agar Pemilu dan Pilpres 2024 ditunda antara satu hingga dua tahun.

Cak Imin menganggap pemungutan suara yang akan digelar Februari 2024 berpotensi mengganggu pemulihan ekonomi yang masih belum optimal imbas pandemi Covid-19.

"Oleh karena itu dari seluruh masukan itu saya mengusulkan pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun," kata dia kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2022).

Setelah usulan Pemilu 2024 ditunda disampaikan Muhaimin, Ketum parpol koalisi lain tampak kompak memberikan dukungan.

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, mendukung usulan penundaan Pemilu 2024 karena alasan pemulihan ekonomi pasca pandemi, konflik Rusia-Ukraina, hingga kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi.

PPP meski tidak menyatakan tegas mendukung, dengan dalih akan mengkaji ulang, namun menyatakan alasan penundaan Pemilu untuk menjaga stabilitas ekonomi yang disampaikan Ketum PKB bisa dpertimbangkan.

Tak ketinggalan Golkar, melalui Wakil Ketua Umum Melchias Marcus Mekeng, Jumat (25/2/202), menyebut perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi merupakan keinginan dari masyarakat.

Aspirasi dari arus bawah itu, katanya, sebagaimana yang diserap para anggota DPR Fraksi Golkar atau secara langsung melalui ketua umumnya, Airlangga Hartarto.

“Yang tidak bisa diubah hanya Kitab Suci. Di luar itu, semua bisa diubah, asal melalui mekanisme konstitusi,” tegasnya.

Editor : Maulana Salman