Kawal Pilkada 2024, DPP PDIP Bentuk 10 Ribu Posko Hukum di Jateng

Ia juga mengimbau masyarakat harus aktif merespon berbagai problematika yang terjadi di Jateng. Pasalnya tak jarang Bawaslu dan penegak hukum yang seharusnya menjaga supremasi hukum justru melanggar hukum. "Jadi jangan sampai mereka terus melanggar baik secara sengaja atau tidak," katanya.

Baca Juga

KSAD Maruli soal Perang Jenderal di Pilkada 2024: Mereka Sudah Tak Punya Lagi Komando ke Dalam

Sentimen negatif disampaikan Rony kepada penegak hukum berdasarkan temuan timnya di Jateng. Di mana banyak pelanggaran yang terjadi seperti pengerahan para kades untuk mendukung calon tertentu.

Bahkan Rony mengungkap ada oknum polisi yang sengaja mengerahkan para kades. "Saya yakin masih banyak Polisi yang baik, dan yang melanggar adalah oknum," ungkapnya. Dia akan melaporkan ke Propam.

Menurutnya, kegiatan pengerahan kades telah masif dilakukan di Jateng. Bahkan ia memaparkan beberapa daerah yang telah melanggar hukum Pilkada dengan pengerahan kades.

Baca Juga

Kemenkumham Jateng Tegaskan Komitmen Netralitas ASN Jelang Pilkada Tahun 2024

Beberapa daerah tersebut ada di Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Pati hingga Boyolali dan sekitarnya.

"Kalau melihat fakta di lapangan hampir seluruh wilayah di Jateng melanggar," ujarnya. Ia juga menyampaikan fakta, di mana para kades mendapat tekanan oleh pihak berwajib. Tekanan tersebut terkait tindakan hukum terkait penggunaan dana desa. 

Editor : Ahmad Antoni