Hambatan-Hambatan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam SIPD

Abstrak

Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD adalah wujud fungsi representasi legislatif dalam mendukung pembangunan daerah berbasis aspirasi masyarakat. Dalam konteks modernisasi tata kelola pemerintahan, penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) diharapkan dapat mempermudah proses pengelolaan Pokir. Namun, banyak hambatan muncul, mulai dari teknis, administratif, hingga politis. Artikel ini mengkaji secara mendalam hambatan-hambatan tersebut, dampaknya pada perencanaan pembangunan, serta langkah-langkah strategis untuk mengatasinya, dengan mengedepankan pendekatan transparansi dan efisiensi.

Baca Juga

Sosok Iskandar dan M Rizqi, Ayah-Anak yang Dilantik jadi Anggota DPRD Jateng

Pendahuluan

Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, perencanaan pembangunan daerah tidak hanya menjadi tugas eksekutif tetapi juga legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memainkan peran sentral dalam menyampaikan aspirasi masyarakat melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir).

Pokir DPRD memiliki peran strategis dalam menyampaikan aspirasi masyarakat ke dalam rencana pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Pokir merupakan salah satu masukan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses ini bertujuan untuk memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Di era digitalisasi, pemerintah memperkenalkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai alat integrasi dalam perencanaan pembangunan berbasis elektronik.

Baca Juga

Terima LKPJ Bupati Kendal Tahun 2023, Begini Respons Dewan

SIPD bertujuan untuk menyatukan proses penginputan, sinkronisasi, dan monitoring usulan program daerah, termasuk Pokir DPRD. Namun, dalam implementasinya, banyak hambatan yang dihadapi oleh DPRD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Hambatan ini bukan hanya teknis, tetapi juga mencakup aspek kebijakan, sumber daya manusia, hingga dinamika politik lokal.

Artikel ini akan menguraikan secara rinci hambatan-hambatan tersebut, dampak yang ditimbulkannya, serta solusi-solusi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Pokir melalui SIPD.

Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Sistem Perencanaan Daerah

1. Definisi dan Dasar Hukum Pokir

Pokir DPRD adalah dokumen yang berisi usulan program atau kegiatan hasil serap aspirasi masyarakat. Aspirasi ini dikumpulkan melalui kegiatan reses, rapat dengar pendapat (RDP), atau peninjauan lapangan yang dilakukan oleh anggota DPRD di daerah pemilihannya masing-masing.

Baca Juga

Pemilih Wajib Tahu! Ini 5 Jenis Surat Suara Pemilu 2024 Berdasarkan Warnanya

Dasar hukum Pokir meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pokir DPRD diatur sebagai bagian dari fungsi representasi dan anggaran DPRD.

2. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pokir menjadi salah satu komponen dalam penyusunan RKPD, yang wajib mengakomodasi hasil serap aspirasi masyarakat.

3. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019
Mengatur implementasi SIPD sebagai platform digital untuk pengelolaan data perencanaan pembangunan daerah.

2. Definisi dan Fungsi Pokir DPRD

Baca Juga

Pemkot Akan Revitalisasi Kawasan Pecinan, Ini Kata DPRD Kota Semarang

Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD adalah dokumen yang memuat hasil penyerapan aspirasi masyarakat, disusun melalui kegiatan seperti:

1. Reses: Kegiatan yang dilakukan anggota DPRD di luar masa sidang untuk menjaring aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.

2. Rapat Dengar Pendapat (RDP): Forum diskusi dengan pemangku kepentingan untuk menggali masukan terkait isu-isu strategis.

3. Kunjungan Lapangan: Peninjauan langsung oleh anggota DPRD untuk memahami permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Pokir menjadi salah satu bahan penyusunan RKPD dan berfungsi untuk:

• Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat: Mengisi kekosongan yang tidak terjangkau oleh Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
• Mendukung Transparansi: Memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan.
• Meningkatkan Representasi: Menghubungkan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan nyata masyarakat.

3. Tahapan Penyusunan Pokir

Baca Juga

DPRD Setujui Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Ini Harapan Wali Kota Semarang

Proses penyusunan Pokir melibatkan beberapa tahapan:

1. Penyerapan Aspirasi
Aspirasi masyarakat dihimpun melalui reses, RDP, atau kegiatan lainnya.

2. Analisis dan Penyusunan
Aspirasi yang terkumpul dianalisis berdasarkan relevansi dan prioritas pembangunan daerah.

3. Penginputan ke SIPD
Usulan program/kegiatan diinput ke dalam SIPD oleh Sekretariat DPRD.

4. Verifikasi oleh OPD
Usulan diverifikasi oleh OPD untuk memastikan kesesuaian dengan Rencana Strategis (Renstra) atau RPJMD.

5. Integrasi ke dalam RKPD
Pokir yang telah diverifikasi menjadi bagian dari RKPD yang disahkan pemerintah daerah.

4. Manfaat Pokir dalam Perencanaan Daerah

Pokir memiliki peran strategis untuk:

• Mengakomodasi Aspirasi Rakyat: Menyampaikan kebutuhan masyarakat yang belum terakomodasi melalui Musrenbang.
• Mendorong Transparansi: Memastikan bahwa pembangunan daerah mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat.
• Menutup Kesenjangan: Melengkapi kekurangan perencanaan dari sisi eksekutif.

Hambatan-Hambatan dalam Pengelolaan Pokir melalui SIPD

​​​1. Hambatan Teknis

​​​Hambatan teknis adalah kendala yang berkaitan dengan infrastruktur, perangkat, dan sistem teknologi SIPD.

• Ketidakstabilan Jaringan Internet

​​​​Banyak daerah, terutama yang terpencil, menghadapi masalah konektivitas internet, yang memengaruhi kemampuan untuk mengakses dan menginput data ke SIPD secara real-time.

• Kesalahan Sistem

SIPD kadang mengalami gangguan teknis, seperti bug atau downtime, yang memperlambat proses penginputan.

• Kompleksitas Sistem

Antarmuka SIPD dianggap tidak intuitif oleh banyak pengguna, terutama yang kurang terampil dalam teknologi.

2. Hambatan Administratif

• ​​​​Ketidaksesuaian Jadwal

Jadwal reses DPRD sering tidak selaras dengan waktu penginputan Pokir di SIPD, menyebabkan keterlambatan dalam proses penyusunan RKPD.

• Tumpang Tindih Usulan

Usulan yang sama sering kali muncul dari Pokir DPRD dan Musrenbang, mempersulit OPD dalam melakukan verifikasi.

• Kurangnya Koordinasi

​​​​​Komunikasi antara DPRD, OPD, dan Sekretariat DPRD sering kali tidak optimal, yang mengakibatkan kesalahan dalam penginputan atau verifikasi data.

3. Hambatan Politis

• Pengaruh Kepentingan Politik

Pokir kadang tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat, tetapi lebih didasarkan pada kepentingan politik tertentu.

• Persaingan Antar Anggota DPRD

Dalam satu daerah pemilihan, anggota DPRD sering kali bersaing untuk mengklaim usulan yang sama, memicu konflik internal.

• Minimnya Transparansi Verifikasi

Proses verifikasi oleh OPD sering kali tidak terbuka, sehingga menimbulkan ketidakpuasan.

4. Hambatan Sumber Daya Manusia

• Kurangnya Kemampuan Teknis

Banyak anggota DPRD dan staf pendukung yang belum memiliki kemampuan teknis yang cukup untuk mengoperasikan SIPD.

• Minimnya Pelatihan

Pelatihan tentang penggunaan SIPD sering kali tidak dilakukan secara rutin, yang menghambat efektivitas sistem.

Dampak Hambatan terhadap Perencanaan Pembangunan

Hambatan-hambatan tersebut berdampak signifikan pada kualitas perencanaan pembangunan daerah:

1. Keterlambatan Penyusunan RKPD

Hambatan teknis dan administratif menyebabkan proses penyusunan RKPD memakan waktu lebih lama.

2. Rendahnya Kualitas Usulan

Usulan yang diajukan sering kali tidak relevan dengan prioritas pembangunan daerah, sehingga mengurangi efektivitasnya.

3. Kehilangan Kepercayaan Publik

Ketidakefisienan dalam pengelolaan Pokir menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap DPRD sebagai representasi mereka.

Solusi untuk Mengatasi Hambatan

​​​​​1. Peningkatan Infrastruktur dan Sistem SIPD

• Memperbaiki jaringan internet di daerah terpencil untuk memastikan aksesibilitas SIPD.
• Meningkatkan stabilitas dan efisiensi sistem SIPD melalui pembaruan perangkat lunak secara berkala.

2. Harmonisasi Jadwal dan Proses

• Menyesuaikan jadwal reses dengan batas waktu penginputan Pokir di SIPD.
• Membuat SOP yang jelas untuk meminimalkan tumpang tindih usulan.

3. Pelatihan dan Pendampingan

• Mengadakan pelatihan berkala bagi anggota DPRD dan staf pendukung tentang penggunaan SIPD.
• Memberikan pendampingan teknis oleh tim ahli selama proses penginputan Pokir.

4. Transparansi dan Akuntabilitas

• ​​​​​​Menambahkan fitur feedback di SIPD yang memungkinkan anggota DPRD memantau status usulan mereka secara real-time.
• Menerapkan audit berkala untuk memastikan integritas proses verifikasi.

Kesimpulan

​​​​​​Pokok-Pokok Pikiran DPRD adalah instrumen strategis dalam perencanaan pembangunan daerah yang berbasis partisipasi masyarakat. Namun, hambatan teknis, administratif, politis, dan sumber daya manusia dalam pengelolaan Pokir melalui SIPD masih menjadi tantangan besar.

Dengan mengatasi hambatan ini melalui peningkatan infrastruktur, pelatihan, dan transparansi, Pokir dapat menjadi alat yang efektif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang inklusif.

Referensi:

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
• Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
• Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
• Sedarmayanti. (2013). Good Governance: Konsep dan Aplikasinya dalam Konteks Manajemen Publik. Bandung: Mandar Maju.
• Kumar, R., & Best, M. L. (2006). Impact of E-Government on Public Services: A Study of E-Government Projects in Developing Countries.

Oleh: Muhammad Makmun

Editor : Agus Riyadi