Kemenkum Jateng Terima Audiensi Diponegoro Law Firm FH Undip Terkait Akreditasi Bantuan Hukum Gratis

Kepala Divisi P3H menjelaskan Daftar Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi wilayah Jawa Tengah periode 2025-2027 berjumlah 58 yang tersebar di beberapa Kab/Kota. Selanjutnya menyampaikan syarat dan proses akreditasi Organisasi Bantuan Hukum

Adapun persyaratan akreditasi Organisasi Bantuan Hukum antara lain :

1. Surat Keputusan Badan Hukum dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

2. Akta pendirian OBH;

3. Akta pengurus OBH;

4. Surat Keputusan Pengangkatan Pengurus yang terdiri dari Ketua, Sektretaris, dan Bendahara pada OBH;

5. Surat penunjukan sebagai Advokat pada OBH;

6. Surat penunjukan sebagai Paralegal pada OBH;

7. Surat penunjukan Tenaga Administrasi yang memahami teknologi informasi yang bukan sebagai Advokat dan Paralegal pada OBH;

8. Surat izin beracara sebagai Advokat yang masih berlaku;

9. Berita acara sumpah Advokat;

10. Dokumen status kepemilikan kantor;

11. Foto kantor secara keseluruhan luar dan dalam;

12. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama OBH;

13. Nomor Rekening atas nama OBH;

14. Surat keterangan tinggal/domisili dari lurah atau kepala desa tempat OBH berada;

15. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

16. Laporan pengelolaan keuangan; dan

17. Bukti pelaksanaan bantuan hukum untuk kasus litigasi dan kegiatan nonlitigasi terhadap orang miskin.

Editor : Maulana Salman