Luhut Ungkap Penyaluran Bansos Rp500 Triliun di Era Jokowi, Ternyata Separuhnya Tak Tepat Sasaran

JAKARTA, iNewsSemarang.id - Penyaluran bansos Rp500 triliun ternyata tidak sepenuhnya tepat sasaran dalam lima tahun terakhir atau di era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Dari anggaran bansos Rp500 triliun, hanya separuhnya bansos yang tepat sasaran.

"Dari total Rp500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak," ungkap Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, akhir pekan lalu.

Baca Juga

Tak Perlu Datang ke Kelurahan, Ini Cara Cek Bansos BPNT lewat HP

Dia mengungkapkan segudang masalah penyaluran bansos Rp500 triliun dalam 5 tahun terakhir, salah satunya masalah data penerima yang ganda hingga tidak memenhui syarat.

Luhut mendorong pengoptimalan digitalisasi untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat manfaat.

“Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar," ujarnya.

Baca Juga

Teknologi Canggih Permudah Penyaluran Bansos di Semarang, Tingkatkan Akurasi Data

Dalam upaya pembenahan ini, kata dia, pemerintah tengah membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sebuah sistem yang mengintegrasikan tiga pangkalan data utama: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Konsolidasi data ini akan diuji silang dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri guna memastikan akurasi data penerima bansos.

“Saya bersyukur, BPS (Badan Pusat Statistik) telah menyelesaikan finalisasi integrasi data ini, termasuk detail seperti nama, pendidikan terakhir, dan pekerjaan,” ujarnya.

Baca Juga

Presiden Jokowi Pastikan Korban Judi Online Tak Dapat Bansos

Selain integrasi data, terang Luhut, pemerintah juga akan menyinkronkan informasi penerima manfaat dengan berbagai program perlindungan sosial lainnya, seperti bantuan sembako, subsidi listrik, dan elpiji (LPG), guna meningkatkan kualitas data dan efektivitas penyaluran.

Langkah ini merupakan bagian dari inisiatif Government Technology (GovTech), ekosistem digital pemerintahan yang diinstruksikan oleh Presiden untuk selesai pada Agustus nanti.

“Sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memastikan bansos tersalurkan secara transparan, tanpa kebocoran, dan tanpa penyimpangan,” kata Luhut.

Baca Juga

Korban Judi Online Dapat Bansos, Pelakunya Malah Akan Direhabilitasi

Digitalisasi ini juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi anggaran. Dengan integrasi dan pemutakhiran data, pemerintah dapat mengurangi kebocoran anggaran serta mengalokasikan dana bantuan secara lebih optimal, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat yang berhak.

Dengan langkah-langkah konkret ini, dia optimistis bahwa sistem bansos yang lebih baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

“Saya percaya, dengan langkah besar ini, kita sedang membangun fondasi baru bagi sistem perlindungan sosial yang lebih efisien, akurat, transparan, dan berkeadilan,” ujarnya.

Editor : Ahmad Antoni