Daftar 3 Calon Bos Danantara, Ada Keponakan Luhut

JAKARTA, iNewsSemarang.id - Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Senin (24/2/2025) pagi. Kabarnya, lembaga ini akan dipimpin Rosan P Roeslani sebagai CEO, Dony Oskaria sebagai COO, dan Pandu Sjahrir sebagai CIO. 

Kepastian mengenai susunan kepemimpinan ini masih menunggu pengumuman resmi yang akan disampaikan Prabowo pukul 10.00 WIB di Istana Merdeka. 

Baca Juga

Presiden Prabowo Luncurkan Danantara di Istana Negara Pagi Ini

Dalam Undang-Undang BUMN terbaru, struktur organisasi BPI Danantara telah ditetapkan dengan adanya Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana. Dewan Pengawas akan diketuai oleh Menteri BUMN yang juga merangkap sebagai anggota, dengan perwakilan dari Kementerian Keuangan serta pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk langsung oleh Presiden.

Anggota Dewan Pengawas memiliki masa jabatan lima tahun dan dapat diperpanjang untuk satu periode berikutnya, dengan pengangkatan dan pemberhentian yang sepenuhnya berada di tangan Presiden.

Sebagai badan pengawas, mereka bertanggung jawab untuk memastikan operasional BPI Danantara berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Mereka memiliki wewenang untuk menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan yang diajukan Badan Pelaksana, mengevaluasi capaian kinerja, menerima dan meninjau laporan pertanggungjawaban, serta melaporkan hasil evaluasi mereka kepada Presiden.

Selain itu, Dewan Pengawas juga menetapkan besaran remunerasi bagi diri mereka sendiri dan Badan Pelaksana, memberikan usulan terkait peningkatan atau pengurangan modal kepada Presiden, serta menyetujui laporan keuangan tahunan. Dalam kondisi tertentu, mereka juga memiliki kewenangan untuk memberhentikan sementara anggota Badan Pelaksana.

Sementara itu, Badan Pelaksana terdiri dari para profesional yang salah satu anggotanya akan ditunjuk sebagai Kepala. Sama seperti Dewan Pengawas, seluruh anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, dengan masa jabatan lima tahun yang dapat diperpanjang hanya untuk satu periode tambahan.

Badan Pelaksana bertanggung jawab atas pengelolaan operasional dan strategi badan, termasuk menyusun dan menerapkan kebijakan, mengatur kegiatan operasional, serta mengajukan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Pengawas.

Baca Juga

8 Kebijakan Prabowo Dorong Ekonomi RI: Ada MBG, Kenaikan UMP hingga Bansos

Selain itu, mereka juga memiliki kewenangan untuk menyusun struktur organisasi badan, mengelola kepegawaian, serta menentukan sistem penggajian, remunerasi, tunjangan hari tua, program pensiun, dan penghargaan bagi pegawai.

Dalam ranah hukum, Badan Pelaksana juga berperan sebagai perwakilan badan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan ini, BPI Danantara diharapkan dapat dikelola secara profesional dan berkontribusi pada optimalisasi investasi nasional.

Berdasarkan Undang-Undang BUMN terbaru, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar seseorang dapat diangkat sebagai anggota Badan Pelaksana BPI Danantara. Berikut adalah ketentuan yang berlaku:

- Merupakan warga negara Indonesia.

- Memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum.

- Sehat secara jasmani dan rohani.

Baca Juga

Pemerintah Pangkas Anggaran Kemendikdasmen Rp8 Triliun, Guru Honorer Paling Terdampak?

- Berusia maksimal 70 tahun pada saat pertama kali diangkat.

- Tidak menjabat sebagai pengurus atau anggota partai politik.

- Memiliki keahlian atau pengalaman dalam bidang investasi, ekonomi, keuangan, perbankan, hukum, atau manajemen perusahaan.

- Tidak pernah menjalani hukuman penjara akibat tindak pidana.

- Tidak pernah dinyatakan bangkrut atau menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan kebangkrutan perusahaan tersebut.

- Tidak tercatat sebagai individu yang dianggap tercela dalam bidang investasi atau sektor lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Baca Juga

Kabar Baik! Presiden Prabowo Instruksikan Pengecer Bisa Kembali Jual Elpiji 3 Kg Mulai Hari Ini

Danantara Mengelola Dua Holding

BPI Danantara berperan sebagai badan yang ditugaskan pemerintah untuk mengelola dividen serta aset milik BUMN. Dalam kapasitasnya sebagai perwakilan pemerintah, Danantara memegang saham Seri B di dua entitas utama, yaitu Holding Investasi dan Holding Operasional.

Pembentukan kedua holding tersebut dilakukan oleh Danantara bersama Menteri BUMN. Ketentuan ini tertuang dalam Undang-Undang yang mengatur perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang telah resmi disahkan oleh DPR RI pada Selasa, 4 Februari 2025.

Dalam regulasi tersebut, Holding Investasi yang juga dikenal sebagai Perusahaan Induk Investasi yang merupakan BUMN dengan kepemilikan modal sepenuhnya oleh negara dan Danantara. Holding ini bertanggung jawab atas pengelolaan dividen, optimalisasi aset BUMN, serta tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri BUMN dan Danantara.

Baca Juga

PDIP Dukung Program Prabowo yang Pro Wong Cilik, Begini Respons Gerindra

Sementara itu, Holding Operasional atau Perusahaan Induk Operasional memiliki mandat untuk mengawasi jalannya kegiatan operasional BUMN, termasuk berbagai aktivitas usaha yang berada dalam lingkupnya.

(Arni Sulistiyowati) 

Editor : Maulana Salman