Sritex Tutup dan PHK Massal, Ribuan Buruh bakal Demo di Istana Negara hingga Kemnaker

JAKARTA, iNewsSemarang.id - Ribuan buruh yang tergabung Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar demo di depan Istana Negara dan kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Rabu (5/3/2025). Unjuk rasa ini merupakan bentuk solidaritas terhadap buruh PT Sritex yang mengalami PHK massal. 

"Aksi ini dilakukan untuk memperjuangkan agar buruh Sritex menjadi karyawan tetap yang dimiliki oleh investor baru serta menghindari PHK yang diduga bisa mencapai ratusan ribu buruh akibat tutupnya PT Sritex," tegas Presiden KSPI dan juga Partai Buruh, Said Iqbal, dikutip Minggu (2/3/2025). 

Baca Juga

Sritex Banjir Air Mata, Tangis Haru Pecah saat Momen Perpisahan Direksi dan Ribuan Karyawan

Said Iqbal menjelaskan, aksi seperti ini juga bakal digelar di Semarang, Jawa Tengah. Dalam aksinya, para buruh akan membawa sejumlah tuntutan. Pertama, mendesak pemerintah membongkar penyebab Sritex tutup dan mem-PHK ribuan pekerja PT Sritex.

Kedua, menuntut pemerintah menyelamatkan industri nasional dan sektor riil di tengah ancaman badai PHK ratusan ribu buruh di tahun 2025.

Tuntutan selanjutnya yakni menghapus sistem outsourcing, membayar THR buruh tahun 2025, mengadili para koruptor dan mencabut Permendag Nomor 8 Tahun 2023 yang membuka pintu impor secara masif.

Baca Juga

Sritex Resmi Tutup Total, Bagaimana Nasib Ribuan Karyawan usai PHK Massal?

Sebelumnya, sebanyak 10.665 karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). PHK ini melanjuti status pailit perusahaan yang diputuskan inkrah oleh Mahkamah Agung (MA).

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer memastikan, pihaknya akan membela hak-hak buruh Sritex yang menjadi korban PHK. Saat ini Kemnaker terus berkoordinasi dengan manajemen Sritex untuk memastikan hak-hak karyawan.

"Negara melalui Kemnaker akan berjuang bersama buruh. Oleh karena itu kami terus berkoordinasi dengan manajemen PT Sritex. Kita negara hukum, maka kita harus tunduk pada hukum," ujarnya, Jumat (28/2/2025).

Editor : Ahmad Antoni