Persoalan Minyak Goreng Terkatung-katung, Ganjar: Mendag sebagai Leading Sector Harus Gerak Cepat!

SEMARANG, iNewsSemarang.id - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengatakan dukungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk mengendalikan distribusi dan harga minyak tidak pernah kurang.

Menurutnya persoalan minyak goreng sudah berlangsung cukup lama, sehingga kecepatan mengambil tindakan sangat diperlukan. Sebab, hal ini dapat memengaruhi perekonomian, khususnya masyarakat ekonomi kecil.

Baca Juga

Sempat Fluktuasi, Harga Kebutuhan Pokok di Demak Relatif Terkendali

"Penting kiranya Kementerian Perdagangan harus cepat, tidak boleh lambat lagi, dan harus terkendali betul. Saya kira leadernya, leading sector-nya itu musti Kementerian Perdagangan karena dari tangan kementerian perdaganganlah sebenarnya ini bisa diurai dengan cepat," kata Ganjar, baru-baru ini.

Dikatakan, pemerintah daerah mendukung upaya pemerintah pusat mengatasi persoalan minyak goreng yang sedang menjadi polemik di masyarakat. Hanya saja, karena kebijakan itu ada di pemerintah pusat, daerah hanya mengikuti keputusan dari pusat.

"Kita di daerah siap mendukung itu. Tapi karena pabriknya tidak di sini, sistem distribusinya kami juga hanya mengikuti dari keputusan di sana (pusat), termasuk seluruh kebijakan minyak goreng ada di sana. Maka saya kira Menteri Perdagangan segera ambil tindakan, jangan terlambat," katanya.

Baca Juga

Ratusan Ton Stok Minyakita Tak Kunjung Didistribusikan, Bapanas Panggil Produsen

Ganjar mengaku terus memantau persoalan minyak goreng di wilayahnya. Selama ini ia terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait hal itu. Bahkan saat mendampingi kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Surakarta beberapa waktu lalu, Ganjar sudah menyampaikan secara langsung dan mendapat respons yang bagus.

Ganjar menambahkan, masalah minyak goreng juga menjadi salah satu poin penting yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat menggelar briefing kepada para gubernur atau perwakilan provinsi se-Indonesia di IKN Nusantara akhir pekan lalu.

"Salah satu briefing-nya adalah tentang minyak goreng dan bagaimana daerah musti menyikapi itu. Pemerintah pusat akan memberikan kebijakan. Presiden setelah dari IKN, pulang, rapat dengan Kapolri. Kapolri sudah langsung mengambil tindakan cepat dan menurut saya ini penting," ungkapnya.

Editor : Sulhanudin Attar