Fatwa MUI: Penggunaan Vape Haram, Produksi hingga Perdagangannya Dilarang
JAKARTA, iNewsSemarang.id - Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi mengeluarkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 menetapkan penggunaan rokok elektrik (REL) atau vape sebagai perbuatan haram.
Ketetapan tersebut tidak hanya berlaku bagi pengguna, namun juga mencakup kegiatan produksi hingga perdagangan produk rokok elektrik.
Fatwa tersebut ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa, Dr KH Aminuddin Yaqub. Penetapan itu juga diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Prof Niam Sholeh menjelaskan, keputusan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, terutama dampak negatif penggunaan vape terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Selain itu, perangkat rokok elektrik dinilai berpotensi disalahgunakan sebagai media konsumsi maupun peredaran zat terlarang.
"Menggunakan rokok elektrik (REL) / vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya," tegas Prof Niam di Jakarta dikutip dari keterangan resminya Senin, (9/11/2026).
Dalam penjelasan fatwa, rokok elektrik didefinisikan sebagai perangkat elektronik berbaterai yang bekerja dengan memanaskan cairan berisi sejumlah bahan, seperti nikotin, gliserin, dan perasa. Proses tersebut menghasilkan aerosol atau uap yang kemudian dihirup oleh penggunanya.
MUI secara khusus menyoroti kandungan nikotin dalam cairan vape yang dapat menimbulkan ketergantungan. Zat tersebut juga dinilai berisiko mengganggu fungsi sistem saraf serta berdampak buruk terhadap kesehatan tubuh.
Editor: Ahmad Antoni