President OIC Youth Indonesia Dukung Program Anak Nakal Dikirim ke Barak Militer: Itu Revolusioner!

SEMARANG, iNewsSemarang.id - President of OIC Youth Indonesia Syafii Efendi mendukung program anak nakal dikirim ke barak militer yang diinisiasi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM). Menurutnya program tersebut merupakan aksi revolusioner yang bagus.
“Barak militer KDM di Jawa Barat, menurut saya itu revolusioner bagus. Kita butuh pemimpin-pemimpin yang punya terobosan-terobosan. Saya melihat kepala daerah terlalu kaku. Sehingga dia tidak berani ada inovasi,” katanya di sela Seminar Internasional ASEAN Youth Movement 2025 yang digelar DPD Wimnus Jateng di Gedung Pemuda Ambarawa, Kabupaten Semarang, Minggu (25/5/2025).
“Saya dukung pola-pola baru yang diterapkan untuk pertumbuhan orang. Meskipun musuhnya banyak. Gak apa-apa. Berarti ke orang yang punya musuh itu sedang memperjuangkan sesuatu,” ujarnya.
Program Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang mengirim anak nakal ke barak militer hingga kini masih menuai polemik Sejumlah kalangan pro kontra menyikapi program KDM tersebut
Namun demikian, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengapresiasi program pengiriman siswa nakal ke barak militer. Bahkan dia berencana mereapkan program ini secara nasional jika implementasi di daerah berhasil.
"Kami ikut turut serta mendorong, siapa tahu kalau Jawa Barat sukses maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM akan menyampaikan Kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan peraturan supaya bisa menjadikan model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia," kata Pigai usai menerima kunjungan Dedi Mulyadi di kantor Kementerian HAM, pada Kamis (8/5/2025) lalu.
Menurutnya, program Dedi Mulyadi bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Peserta didik akan mendapatkan pengetahuan, peningkatan keterampilan, dan kualitas mental di barak militer.
"Kalau variabel-variabel ini seirama, senasib, sejiwa dengan hak asasi manusia, berarti gak ada dong, tidak masuk ke wilayah-wilayah yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Setelah kami cek ternyata tidak, tidak corporal punishment, jadi ini tidak bertentangan sedikit pun," ujarnya.
Sementara itu, Dedi Mulyadi menyebut bahwa program pengiriman siswa nakal ke barak militer akan dikuatkan melalui peraturan gubernur (pergub). Sejauh ini, kata dia, dasar hukum program tersebut hanya ditegaskan melalui surat edaran.
Dia menjelaskan, bupati atau wali kota yang tidak mematuhi perintah di surat edaran tersebut akan menerima konsekuensi menyangkut anggaran.
KDM menegaskan program ini juga berdampak baik bagi keselamatan pejabat daerah. Dia membayangkan pelajar nakal tersebut melakukan aksi tawuran di kantor-kantor pemerintah daerah.
Editor : Ahmad Antoni