BSK Lakukan Verifikasi SPAK dan SPKP, Evaluasi Kualitas Layanan dan Integritas Kemenkum Jateng

SEMARANG, iNewsSemarang.id - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah menerima kunjungan Tim Verifikator dari Badan Strategi Kebijakan (BSK), Senin (16/06). Di ruang kerja Kepala Kanwil Kemenkum Jateng Heni Susila Wardoyo menyambut tim yang dikomandoi oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum, Hadiyanto.

Kedatangan tim tersebut yakni untuk melaksanakan Verifikasi Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP). Kegiatan ini berlangsung pada 16 hingga 19 Juni 2025, mencakup evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek pelayanan publik di lingkungan Kanwil.

Baca Juga

Kemenkum Jateng Dorong Lahirnya Perda Penanggulangan Pekerja Anak

Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum, Hadiyanto, menyampaikan bahwa timnya akan melakukan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan di lingkungan Kantor Wilayah. 

"Kami akan mewawancarai pejabat dan pegawai pada bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Kekayaan Intelektual (KI), serta Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum. Selain itu, juga petugas layanan, operator survei, Tim Pokja Pelayanan Publik, hingga unit kerja vertikal seperti Balai Harta Peninggalan Semarang dan Badiklat Jawa Tengah," jelasnya.

Fokus wawancara mencakup pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, termasuk pelayanan administrasi hukum umum, pengelolaan kekayaan intelektual, dan pelayanan pengharmonisasian rancangan peraturan daerah (raperda). Aspek integritas dan kepuasan masyarakat terhadap layanan juga menjadi perhatian utama.

“Yang kami nilai bukan hanya prosedur, tapi sejauh mana layanan berdampak ke masyarakat, apakah sudah sesuai harapan publik, apakah sudah transparan dan bebas dari praktik korupsi. Inovasi yang dilakukan Kanwil juga akan menjadi poin penting dalam rekomendasi kami ke unit eselon I,” tambah Hadiyanto.

Kakanwil Kemenkum Jateng yang didampingi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Delmawati, dan JF Analis Hukum Muda Andhy Kusriyanto menyambut baik kegiatan verifikasi ini dan berharap hasil kunjungan dapat menjadi landasan perbaikan pelayanan publik yang lebih optimal. 

“Kami sangat terbuka terhadap saran dan masukan. Jika ada aspek yang dirasa kurang maksimal, melalui rekomendasi dari BSK, hal tersebut dapat ditelaah lebih lanjut dan disampaikan kepada Sekretariat Jenderal,” ujarnya.

Baca Juga

Optimalkan Penilaian Indeks Reformasi Hukum di Daerah, Kemenkum Jateng Lakukan Pendampingan

Ia menegaskan bahwa sebagai instansi vertikal, kinerja Kanwil harus memberikan dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, masukan dari proses verifikasi ini akan menjadi pijakan penting dalam pembenahan dan penguatan kualitas layanan serta integritas lembaga.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Kementerian Hukum untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik dan memperkuat budaya anti korupsi melalui strategi kebijakan berbasis data dan evaluasi langsung di lapangan.

Editor : Arni Sulistiyowati