Viral Bupati Pati Sudewo Tantang Warga Demo Tolak Kenaikan PBB: Saya Tunggu, Silakan Lakukan!

PATI, iNewsSemarang.id – Viral di media sosial potongan video pernyataan Bupati Pati Sudewo menjadi sorotan publik. Dalam video itu, Sudewo terdengar melontarkan pernyataan keras terhadap warga yang menolak kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
“Siapa yang akan melakukan penolakan, saya tunggu, silakan lakukan. Jangankan hanya 5.000 orang, 50.000 orang saja suruh ngerahkan, saya tidak akan gentar. Saya tidak akan mengubah keputusan,” tukas Sudewo dalam video yang diunggah akun Instagram @flokjog dan @pati.24jam dikutip Rabu (6/8/2025).
Pernyataan itu langsung menuai gelombang kritik dan kemarahan dari berbagai kalangan, terutama warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu.
Mereka menyebut gaya bicara Bupati arogan dan antidialog, terlebih kebijakan yang diprotes menyangkut kenaikan PBB-P2 hingga ±250 persen.
Sebagai respons, aliansi warga kini tengah mempersiapkan unjuk rasa besar-besaran yang dijadwalkan berlangsung pada 13 Agustus 2025. Mereka menuntut agar kebijakan kenaikan PBB dibatalkan karena dinilai memberatkan rakyat, khususnya kalangan petani dan warga berpenghasilan rendah.
Diketahui, Pemkab Pati secara resmi memutuskan menaikkan tarif PBB-P2 hingga sekitar 250 persen. Kebijakan ini diteken dalam rapat intensifikasi PBB-P2 Mei lalu, yang dipimpin langsung oleh Bupati Sudewo dan dihadiri para camat serta anggota PASOPATI (Paguyuban Kepala Desa se-Kabupaten Pati).
Sudewo berdalih, selama 14 tahun terakhir tarif PBB tidak pernah disesuaikan, dan pendapatan dari sektor ini stagnan di angka Rp29 miliar per tahun, jauh di bawah Jepara (Rp75 miliar), Kudus dan Rembang (Rp50 miliar).
“Kabupaten Pati itu lebih besar dari Jepara, Rembang, dan Kudus, tapi pendapatan PBB kita jauh di bawah mereka. Ini tidak sebanding dengan potensi yang kita miliki,” kata Sudewo dikutip dari laman Pemkab Pati.
Sudewo menegaskan, kebijakan ini murni untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendanai program prioritas pembangunan seperti infrastruktur jalan, RSUD RAA Soewondo, pertanian, dan perikanan.
“Mohon dukungan seluruh pihak dan masyarakat Kabupaten Pati. Ini adalah upaya untuk meningkatkan pembangunan, tidak untuk pribadi saya,” ucapnya.
Meski demikian, polemik di lapangan justru semakin memanas, terutama setelah pembubaran paksa posko penggalangan donasi oleh Satpol PP. Posko itu semula digunakan warga untuk menggalang dana guna mendukung aksi unjuk rasa penolakan kenaikan PBB.
Sejak video pernyataan Sudewo viral, akun media sosial milik Pemkab Pati dan Bupati Pati dibanjiri komentar pedas dari warganet. Banyak dari mereka mempertanyakan sensitivitas pemimpin daerah dalam merespons keresahan rakyatnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari Bupati Sudewo terkait pernyataannya yang viral tersebut.
Editor : Ahmad Antoni