Fakta-fakta Kenaikan PBB 250% yang Picu Gelombang Protes Warga Pati hingga Dibatalkan Bupati

PATI, iNewsSemarang.id – Sejumlah fakta terungkap terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati.

Kebijakan kenaikan PBB-P2 didasarkan pada Peraturan Bupati Pati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Besaran Persentase dan Pertimbangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai Dasar Pengenaan PBB-P2, turunan dari Perda Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Baca Juga

Antisipasi Penyusupan Demo 13 Agustus, Kapolresta Pati: Jangan Sampai Disusupi Kelompok Anarko

Dalam Perbup tersebut, persentase NJOP untuk pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% dan paling tinggi 100% dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.

Berikut 7 Fakta Kenaikan PBB 250 Persen di Pati

1. Alasan Menaikkan PBB-P2
 Bupati Pati Sudewo menyatakan, kondisi fiskal Kabupaten Pati sangat terbatas. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar 14% dari APBD, sementara belanja pegawai mencapai 47%. Sisa anggaran untuk belanja modal sangat kecil, sehingga ia mendorong kenaikan pajak untuk mendukung pembangunan infrastruktur vital.

"Jadi fiskal kami sangat rendah. Sisa untuk belanja modal sangat kecil. Kami harus bekerja keras meningkatkan pendapatan daerah agar pembangunan bisa terus berjalan," kata Bupati Sudewo.

Baca Juga

Penampakan Pendopo Bupati Pati Dibanjiri Ribuan Logistik Donasi Demo Tolak Kenaikan PBB 250%

Ia juga menambahkan bahwa PBB di Pati sudah 14 tahun tidak berubah, sehingga kenaikan ini dianggap wajar demi mendongkrak pendapatan daerah yang masih rendah dibanding kabupaten lain di Jawa Tengah.

Perkiraan Struktur APBD Pati:
•    PAD: ±14%
•    Belanja Pegawai: ±47%
•    Belanja Modal/Pembangunan: ±39%

2. Klarifikasi Kenaikan dan Status Pembayaran Awal
Sudewo menegaskan bahwa kenaikan 250% bukanlah angka rata, melainkan tarif maksimal akibat penyesuaian NJOP.

Baca Juga

Gubernur Jateng Minta Bupati Pati Kaji Ulang Kenaikan PBB 250 Persen: Jangan Bebani Masyarakat!

"Ada yang naik 0 sampai 10 persen, 10 sampai 20 persen, dan 20 sampai 30 persen. Kenaikan PBB adalah imbas dari penyesuaian NJOP tersebut, dan yang menyentuh angka 250 persen itu hanya maksimal," jelas Sudewo.

Aturan ini tertuang dalam Perbup Nomor 24 Tahun 2025, dengan pembayaran dimulai pertengahan Juni 2025.
 
Menurut Sudewo, hingga pertengahan Juni 2025, sekitar 50% wajib pajak sudah membayar PBB yang dinaikkan tanpa protes.

"Bayar pajak sudah berjalan. Sudah hampir 50 persen berjalan, tidak ada masalah. Tidak ada yang mempersoalkan pembayaran pajak ini," tambahnya lagi.

Baca Juga

Bupati Pati Naikkan Pajak PBB hingga 250% Bikin Warga Menjerit, Sudewo: Saya Tak Akan Ubah Keputusan

Meski demikian, angka “250%” menjadi narasi dominan yang memicu kekhawatiran luas, mengalahkan penjelasan rinci pemerintah.

3. 50 Ribu Warga Siap Demo
Pernyataan Sudewo yang terkesan menantang warga untuk demo memicu kemarahan publik. Dalam sebuah video yang viral, ia berkata:

"Silakan kalau ada pihak-pihak yang mau demo silakan. Saya tidak akan gentar, tidak akan mundur satu langkah… 5.000 silakan, 50 ribu massa silakan,” tantang Sudewo.

Baca Juga

Viral Bupati Pati Sudewo Tantang Warga Demo Tolak Kenaikan PBB: Saya Tunggu, Silakan Lakukan!

Video ini diunggah akun TikTok @ekokuswanto09 dan memicu reaksi luas, terutama jelang rencana demo besar pada 13 Agustus 2025.

Editor : Ahmad Antoni