Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : Ribuan Nelayan Pati Demo di Alun-Alun Simpang Lima dan Kantor Pemkab, Ini Tuntutannya
Advertisement . Scroll to see content

Daftar 4 Daerah yang Naikkan PBB Selain Pati, Ada yang Lebih 1.000 Persen

Sabtu, 16 Agustus 2025 | 06:32 WIB
  • author Rahma Anhar
Daftar 4 Daerah yang Naikkan PBB Selain Pati, Ada yang Lebih 1.000 Persen
Ilustrasi kenaikan PBB. Foto: Istimewa

JAKARTA, iNewsSemarang.id – Berikut ini daftar daerah yang naikkan PBB selain Pati. Protes atas kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tampaknya tidak hanya terjadi di Kabupaten Pati, tapi pada daerah lain di Indonesia. 

Banyak warga menjadi marah dan menentang kebijakan pemerintah setempat karena kenaikan yang fantastis, yang bahkan mencapai seribu persen lebih.

Kasus di Pati, Jawa Tengah, di mana tagihan PBB meningkat pesat, menjadikan fenomena ini menjadi perhatian publik. Namun, tidak disangka, Pati hanyalah salah satu dari banyak tempat yang saat ini menghadapi masalah yang sama. 

Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yang dianggap pemerintah sudah tidak relevan dengan harga pasar saat ini, adalah penyebab utama kenaikan ini. 

1. Cirebon 
Kenaikan Tembus 1.000 Persen Lebih Di Kota Cirebon, Jawa Barat, demonstrasi warga bahkan mencapai titik tertinggi. Laporan menunjukkan bahwa ada kenaikan PBB sebesar 1.000% di daerah tersebut. Kenaikan ini disebabkan oleh Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi. 

Warga yang terkena dampak, Paguyuban Pelangi Cirebon, menunjukkan ketidaksetujuan mereka terhadap kebijakan tersebut dan meminta pemerintah untuk mencabutnya.

Akhirnya, Wali Kota Cirebon Effendi Edo mengambil tindakan segera terkait desakan itu. Ia berjanji akan mengembalikan tarif PBB ke level tahun 2023 dan menyetujui pencabutan Peraturan Walikota (Perwalkot) 2024, yang menjadi dasar kenaikan.

2. Jombang
Tetap ekstrem, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, membuat orang terkejut. Sebuah laporan menyatakan kenaikan PBB di sana mencapai 1.202 persen. 

Hartono, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jombang, mengakui bahwa pembaruan data NJOP tahun 2023 adalah alasan di balik kenaikan tersebut. Dia juga berjanji untuk melakukan pendataan ulang karena temuan survei saat ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan.

3. Semarang 
Tidak hanya Cirebon dan Jombang, daerah lain juga mengalami nasib serupa, meskipun dengan persentase kenaikan yang sedikit "lebih manusiawi". 

Editor: Ahmad Antoni

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut