Terobosan Baru KPK: Pasal Benturan Kepentingan Jerat Bupati Pekalongan dalam OTT

JAKARTA, iNewsSemarang.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencetak sejarah baru dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Untuk pertama kalinya, lembaga antirasuah ini menggunakan Pasal 12 huruf i UU Tipikor terkait benturan kepentingan dalam sebuah Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Pasal ini menjerat Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, yang diduga terlibat skandal korupsi pengadaan jasa outsourcing di Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk periode 2023–2026.

Baca Juga

8 Fakta Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Terjaring OTT KPK, Nomor 4 Bikin Gubernur Jateng Puyeng

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penerapan pasal ini merupakan respons terhadap modus korupsi yang kian kompleks dan terus bermetamorfosis. Penggunaan pasal benturan kepentingan dalam operasi senyap ini menjadi bukti nyata bahwa KPK mulai menyasar celah-celah rumit yang selama ini mungkin sulit dijangkau melalui konstruksi perkara biasa.

Kronologi Penangkapan dan Penahanan

Fadia Arafiq ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring OTT di Semarang pada Selasa, 3 Maret 2026. Dalam operasi tersebut, tim penyidik mengamankan total 14 orang di dua lokasi berbeda, yakni Semarang dan Pekalongan.

Menindaklanjuti status tersangka tersebut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengonfirmasi bahwa Fadia akan menjalani masa penahanan pertama selama 20 hari, terhitung sejak 4 hingga 23 Maret 2026. Saat ini, sang Bupati dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Sinergi Melawan Modus Baru

Baca Juga

KPK Sebut Uang Korupsi Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Rp24 Miliar Bisa untuk Bangun 400 Rumah

Mengingat semakin canggihnya praktik lancung di lingkungan pemerintahan, KPK menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga. Dukungan dari publik serta instansi seperti PPATK sangat krusial, terutama dalam hal penyediaan data transaksi keuangan yang dapat menyingkap "ruang gelap" praktik rasuah.

Atas perbuatannya, Fadia Arafiq disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 UU Tipikor, serta dikaitkan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Kasus ini menjadi peringatan keras bagi para pejabat publik bahwa pengawasan terhadap konflik kepentingan kini menjadi fokus utama radar penindakan KPK.

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta