3 Bupati Kena OTT, Gubernur Jateng Hadirkan Langsung KPK Bekali Kepala Daerah dan DPRD

SEMARANG, iNewsSemarang.id - Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menghadirkan langsung pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), guna memberikan arahan dan pembekalan kepada para kepala daerah dan DPRD di wilayahnya agar tidak melakukan praktik korupsi. 

Langkah tersebut menyusul adanya peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK kepada sejumlah bupati di Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Diketahui, ada tiga bupati terjaring OTT KPK yakni Bupati Pati, Bupati Pekalongan dan Bupati Cilacap.

Baca Juga

Ahmad Luthfi Kenang Bos Djarum Michael Bambang Hartono: Sosok Berkontribusi bagi Masyarakat Jateng

Dalam pembekalan itu, Ahmad Luthfi mengumpulkan seluruh Bupati-Wakil Bupati, Walikota-Wakil Walikota, serta Ketua DPRD kabupaten/kota di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang pada Senin, 30 Maret 2026. 

Acara itu juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, Ketua DPRD Jateng Sumanto, Sekda Jateng Sumarno, serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jateng. 

Adapun pimpinan daerah yang dihadirkan adalah Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto. Selain itu juga Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK Ely Kusumastuti untuk memberikan arahan khusus terkait upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Baca Juga

Momen Haru Gubernur Jateng Berbagi Kebahagiaan dengan Anak Panti dan Komunitas Disabilitas

Dalam acara itu juga dilakukan penandatanganan pakta integritas dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pakta integritas itu ditantatangani oleh Gubernur Jateng, Wakil Ketua DPRD Jateng, Bupati, Walikota, dan Ketua DPRD Kabupaten/kota. 

Dalam kesempatan itu, Luthfi menekankan kepada kepala daerah maupun pejabat publik di wilayahnya untuk menanamkan integritas dalam menajalankan tugas-tugasnya. 

Menurut dia, integritas merupakan tanggung jawab diri sebagai seorang pejabat publik, agar tidak melakukan tindakan yang menyimpang, apalagi mengarah ke tindak pidana korupsi. Tujuannya jelas, yaitu menciptakan clear and good governance.

Editor : Ahmad Antoni