Isu Penataan Berlaku 2027, Pemprov Jateng Tegaskan Tak Akan Berhentikan Guru Non-ASN

Baca Juga

Prabowo Umumkan Hadiah untuk Guru Honorer Seluruh Indonesia di Peringatan Hardiknas 2025

Saat ditanya apakah Pemprov Jateng akan kembali mengajukan formasi PPPK guru, ia menegaskan pihaknya siap mengusulkan apabila pemerintah pusat membuka rekrutmen baru. “Kalau memang dibuka kita ajukan lagi,” tegasnya.

Sebagai informasi, mencuatnya isu ini seiring terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penugasan Guru non-ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah. 

Dalam aturan tersebut disebutkan penugasan guru non-ASN berlaku hingga 31 Desember 2026 sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang ASN 2023. 

Baca Juga

Pemerintah Pangkas Anggaran Kemendikdasmen Rp8 Triliun, Guru Honorer Paling Terdampak?

Meski demikian, pemerintah pusat menegaskan kebijakan tersebut bukan berarti penghentian massal guru honorer.
 

Editor: Ahmad Antoni